Dominasi Politik Vučić Terpukul, Mampukah Gerakan Mahasiswa Membenahi Serbia?

BELGRADE, BERITANOW.COM – Gerakan mahasiswa Serbia mencatat kemenangan politik bersejarah setelah kubu Aleksandar Vučić mengakui kekalahan dalam pemilihan parlemen pada Minggu, 25 Oktober 2026. Hasil ini menjadi pukulan besar bagi kekuatan politik yang mendominasi Serbia selama lebih dari satu dekade. Namun, kemenangan di kotak suara baru menjadi langkah awal bagi gerakan tersebut untuk membuktikan bahwa perubahan yang mereka janjikan dapat diwujudkan.

Menurut laporan Reuters pada 26 Oktober 2026, hasil sementara dengan hampir 99 persen suara terhitung menunjukkan daftar kandidat yang didukung mahasiswa meraih sekitar 52,7 persen suara atau 139 dari 250 kursi parlemen. Sementara itu, koalisi yang dipimpin Partai Progresif Serbia (SNS) memperoleh sekitar 39,2 persen suara atau 97 kursi. Vučić mengakui kekalahan kubunya, meskipun hasil resmi pemilu masih menunggu penyelesaian proses penghitungan.

Tragedi Infrastruktur Memicu Gelombang Perlawanan

Perubahan politik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Gerakan mahasiswa berkembang setelah runtuhnya kanopi stasiun kereta di Novi Sad pada 1 November 2024 yang menewaskan 16 orang. Tragedi itu memicu kemarahan publik dan demonstrasi yang menuntut pertanggungjawaban, transparansi pemerintah, serta penanganan dugaan korupsi.

Aksi mahasiswa kemudian meluas dan memperoleh dukungan masyarakat dari berbagai kalangan. Mereka menjadikan tuntutan pembenahan institusi negara dan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Gerakan yang awalnya berpusat pada demonstrasi akhirnya masuk ke arena pemilu dan menjadi penantang serius bagi kubu Vučić.

Kemenangan Besar, Tantangan Lebih Berat

Meski memperoleh keunggulan di parlemen, gerakan mahasiswa menghadapi tantangan besar dalam menentukan arah pemerintahan berikutnya. Gerakan ini tidak bertumpu pada satu tokoh dominan, sementara para kandidatnya berasal dari latar belakang profesi yang beragam. Mereka perlu menyepakati kepemimpinan, membangun kerja sama politik, dan menerjemahkan tuntutan demonstrasi menjadi kebijakan yang terukur.

Agenda reformasi juga berpotensi menghadapi hambatan dari birokrasi dan kepentingan politik yang telah mengakar. Pembenahan kepolisian, layanan intelijen, serta sistem peradilan akan menjadi pekerjaan penting jika mereka ingin memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik. Pada saat yang sama, pemerintahan baru harus menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola hubungan Serbia dengan Uni Eropa, Rusia, serta China.

Perubahan di Serbia kini menghadirkan pertanyaan penting bagi masa depan demokrasi negara tersebut. Apakah kemenangan gerakan mahasiswa akan menghasilkan reformasi nyata, atau justru kesulitan mempertahankan persatuan setelah berhadapan dengan kompleksitas pemerintahan? Jawabannya akan ditentukan oleh kemampuan mereka membuktikan bahwa kemenangan politik dapat menghasilkan institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)