Dijatuhi PTDH Terkait Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Ajukan Banding

JAKARTA, BERITANOW.COM – Ahrie Sonta ajukan banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengajuan banding disampaikan Ahrie Sonta setelah majelis sidang membacakan putusan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan majelis etik.

"Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang telah menyatakan banding," ujar Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Johnny menjelaskan, permohonan banding tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding.

Dengan demikian, proses penanganan pelanggaran kode etik terhadap Ahrie Sonta masih berlanjut melalui tahapan hukum internal Polri.

Dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat

Sebelumnya, Majelis KKEP Polri memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta setelah menjalani persidangan etik yang berlangsung sekitar 11 jam.

Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Ahrie juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Dugaan pelanggaran itu terjadi ketika Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian (Kabagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Terseret kasus dugaan penyadapan Presiden

Nama Ahrie Sonta menjadi sorotan setelah penyidik Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga terseret dalam perkara tersebut.

Penyidik menduga praktik penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan perangkat dan kewenangan institusi kepolisian.

Dengan diajukannya banding, keputusan PTDH terhadap Ahrie Sonta selanjutnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. (*)