Di Balik Polemik Singapura, Ada PR Besar Kedaulatan Digital RI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Kedaulatan Digital Indonesia kembali menjadi perhatian di tengah polemik pernyataan politikus Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengenai kemungkinan pemutusan jalur internet Indonesia. Isu ini membuka pertanyaan mendasar tentang kesiapan Indonesia melindungi infrastruktur digitalnya dari gangguan eksternal. Persoalannya bukan sekadar hubungan dengan negara tetangga, melainkan kemampuan Indonesia menjaga konektivitas ketika jalur internasional menghadapi masalah.

Singapura merupakan salah satu simpul penting jaringan internet internasional di Asia Tenggara. Tingginya ketergantungan lalu lintas data Indonesia pada jalur yang melewati negara tersebut menjadi alasan untuk mengevaluasi ketahanan infrastruktur digital nasional. Namun, ketergantungan itu tidak berarti Singapura dapat mematikan seluruh akses internet Indonesia melalui satu tindakan.

Internet bekerja melalui jaringan yang saling terhubung, termasuk kabel bawah laut, operator telekomunikasi, pusat pertukaran data, dan rute alternatif. Gangguan pada jalur tertentu dapat memperlambat koneksi atau mengganggu layanan, tetapi dampaknya bergantung pada kapasitas cadangan dan kemampuan pengalihan lalu lintas data.

Kedaulatan Digital Bukan Sekadar Infrastruktur

Kedaulatan digital berarti kemampuan negara melindungi kepentingan nasional di ruang digital, mulai dari infrastruktur komunikasi hingga keamanan data dan keberlangsungan layanan publik. Konsep ini bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari jaringan global, melainkan memastikan konektivitas internasional tidak menjadi sumber kerentanan yang sulit diatasi.

Ketergantungan pada satu simpul jaringan dapat meningkatkan risiko ketika terjadi kerusakan kabel, gangguan teknis, serangan siber, atau pembatasan konektivitas. Dampaknya bisa menjalar ke transaksi keuangan, perdagangan elektronik, komunikasi bisnis, dan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan akses internet stabil.

Karena itu, Indonesia perlu mengubah persoalan ini menjadi agenda strategis. Kerja sama dengan Singapura tetap penting, tetapi harus diimbangi kemampuan nasional untuk mempertahankan layanan digital ketika jalur utama mengalami gangguan.

Lima Langkah Memperkuat Kemandirian Digital

Ada lima langkah yang perlu menjadi prioritas pemerintah dan industri telekomunikasi untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Pertama, memperbanyak jalur koneksi internasional. Indonesia perlu mengembangkan rute alternatif melalui berbagai arah agar lalu lintas data tidak terkonsentrasi pada satu simpul regional. Jalur cadangan harus memiliki kapasitas yang memadai dan dapat digunakan ketika koneksi utama terganggu.

Kedua, memperkuat infrastruktur domestik. Jaringan serat optik antarpulau, pusat pertukaran internet lokal, dan pusat data nasional perlu dikembangkan secara terintegrasi. Langkah ini membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur internasional untuk pertukaran data yang sebenarnya dapat berlangsung di dalam negeri.

Ketiga, melindungi kabel bawah laut. Pemerintah bersama operator perlu memperkuat pemantauan, mitigasi risiko, dan prosedur pemulihan ketika kabel mengalami kerusakan. Perlindungan infrastruktur ini harus dipandang sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Keempat, memperkuat penguasaan teknologi dan keamanan data. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, industri teknologi nasional, keamanan siber, serta perlindungan data strategis. Kedaulatan digital tidak cukup hanya dengan menyimpan data di dalam negeri, tetapi juga membutuhkan kendali dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri.

Kelima, menyiapkan protokol darurat internet. Pemerintah dan operator harus memiliki skenario penanganan gangguan konektivitas internasional, termasuk pengalihan lalu lintas dan prioritas layanan penting. Kesiapan tersebut perlu diuji secara berkala agar pemulihan tidak hanya bergantung pada rencana di atas kertas.

Tetap Terhubung, Tidak Bergantung Berlebihan

Polemik dengan Singapura sebaiknya tidak berkembang menjadi sentimen terhadap negara tetangga. Hubungan bilateral tetap perlu dijaga, sementara pemerintah Indonesia harus memastikan kepentingan nasional terlindungi melalui infrastruktur yang tangguh dan beragam.

Kedaulatan digital bukan tentang siapa yang menguasai jalur internet negara lain, melainkan tentang kemampuan sebuah negara menjaga sistemnya sendiri. Indonesia perlu memastikan bahwa gangguan pada satu jalur tidak langsung melumpuhkan layanan yang menopang kehidupan masyarakat.

Indonesia harus tetap terhubung dengan dunia, tetapi tidak boleh kehilangan kendali atas ketahanan digitalnya sendiri. (*)