Demo 10 November di DPR dan Kantor Setwapres, Ini Isu yang Diangkat

JAKARTA, BERITANOW.COM – Demo 10 November di Jakarta menjadi momentum sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan lembaga negara. Isu yang diangkat beragam, mulai dari krisis lingkungan, kesejahteraan pegawai, penegakan hukum, hingga tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi di Gedung DPR/MPR RI menjadi salah satu agenda demonstrasi pada Selasa (10/11/2026). Sementara itu, demonstrasi di Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, telah berlangsung sehari sebelumnya, Senin (9/11/2026).

Rangkaian aksi tersebut melibatkan kelompok dengan latar belakang dan kepentingan berbeda. Masing-masing membawa aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah maupun lembaga negara.

Demo di DPR soroti kesejahteraan PPPK

Salah satu agenda penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI datang dari kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Teknis.

Kelompok ini menyoroti ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga PPPK. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain mekanisme perubahan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, kriteria pengangkatan, kuota, serta kepastian penghasilan.

Namun, terdapat pula informasi mengenai agenda aksi damai dan doa bersama dari Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI). Karena itu, bentuk dan pelaksanaan kegiatan perlu dibedakan berdasarkan konfirmasi penyelenggara.

Mahasiswa angkat isu krisis lingkungan dan korupsi

Selain persoalan kepegawaian, mahasiswa juga menyerukan aksi bertajuk #PulihkanIndonesia melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 WIB.

Ada lima isu utama yang diangkat, yakni pemulihan krisis ekologis, pemberantasan korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar masyarakat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta mendorong hukum agar berpihak kepada rakyat.

BEM PTMA juga mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk meminta pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyerukan gerakan bertajuk 10 November Memanggil. Isu yang disuarakan mencakup kenaikan biaya hidup, pendidikan, kesehatan, persoalan lingkungan, serta penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Aliansi Rakyat Menggugat tuntut pemakzulan Gibran

Berbeda dengan aksi mahasiswa, demonstrasi di Kantor Setwapres pada Senin (9/11/2026) secara khusus menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi yang dilakukan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) tersebut diikuti sekitar 40–50 orang. Massa membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar Gibran mundur atau dimakzulkan dari jabatannya.

Selain persoalan jabatan wakil presiden, peserta aksi juga menyinggung polemik ijazah Gibran serta persoalan etika dan integritas.

Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, mengatakan Gibran menghormati aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Menurut Al Muktabar, Gibran bahkan telah menginstruksikan agar massa diberi kesempatan masuk ke kompleks Setwapres untuk berdialog. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh demonstran.

Polisi siapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas

Mengantisipasi rangkaian demonstrasi pada 10 November, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan bersama unsur TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang harus dijaga dan diamankan.

Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Masyarakat diimbau menghindari kawasan yang berpotensi mengalami kepadatan dan menggunakan jalur alternatif.

Berbagai agenda demonstrasi pada momentum Hari Pahlawan ini memperlihatkan beragam persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi mengenai kesejahteraan, lingkungan, penegakan hukum hingga persoalan kepemimpinan nasional menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan kepada pemerintah. (*).