Dari Amsterdam ke Batavia: Modal, Perang, dan Lahirnya Kekuasaan Kolonial

Oleh: U.Eldias (Pengamat Sosial)

Ketika kita membicarakan penjajahan Belanda di Indonesia, ingatan sejarah kita biasanya membawa kita kepada sebuah titik yang relatif sederhana: kapal-kapal Belanda datang ke Nusantara, VOC didirikan, perdagangan rempah dikuasai, kerajaan-kerajaan lokal ditundukkan, dan pada akhirnya lahirlah Hindia Belanda.

Cerita seperti itu tidak salah, tetapi terlalu pendek untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme sebenarnya bekerja.

Ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa orang-orang Eropa bersedia mengirim kapal ribuan kilometer menuju Nusantara, mempertaruhkan modal, manusia, dan kapal mereka untuk mendapatkan rempah-rempah? Dan bagaimana mungkin sebuah perusahaan dagang memperoleh tentara, membangun benteng, membuat perjanjian, melakukan perang, bahkan menguasai wilayah?

Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur dari Batavia. Kita harus terlebih dahulu melihat Amsterdam.

Sebab sebelum kekuasaan Belanda tumbuh di Nusantara, telah terjadi perubahan besar di Eropa: perubahan dalam cara manusia mengumpulkan modal, membiayai perdagangan, membagi risiko, dan menghubungkan kepentingan perusahaan dengan kekuasaan negara.

Dari sanalah cerita kolonialisme menjadi jauh lebih menarik.

Amsterdam dan dunia yang mulai mengenal kekuatan modal

Pada abad ke-17, Amsterdam berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan keuangan terpenting di Eropa. Republik Belanda memiliki jaringan perdagangan internasional yang luas, sementara aktivitas keuangan di Amsterdam memungkinkan perdagangan jarak jauh dilakukan dengan cara yang semakin kompleks.

Perdagangan Asia membutuhkan modal dalam jumlah besar. Sebuah ekspedisi tidak hanya memerlukan kapal. Ada biaya awak kapal, persenjataan, perbekalan, pelabuhan, gudang, asuransi, dan waktu perjalanan yang panjang. Lebih dari itu, ada risiko: kapal bisa tenggelam, komoditas bisa rusak, perang bisa terjadi, dan pesaing bisa merebut pasar.

Karena itu, perdagangan jarak jauh tidak dapat hanya bergantung pada seorang pedagang yang membawa seluruh kekayaannya dalam satu kapal. Risiko harus dibagi, dan modal harus dihimpun.

Di sinilah perkembangan perusahaan saham menjadi penting.

Modal tidak lagi semata-mata milik seorang pedagang atau keluarga pedagang. Ia dapat dihimpun dari banyak orang yang bersedia menanamkan uangnya karena mengharapkan keuntungan di masa depan.

Perubahan ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar memudahkan perdagangan. Ia membuat sebuah ekspedisi dagang dapat memiliki skala yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Dan pada 1602, perkembangan tersebut menemukan bentuk yang sangat penting dalam sejarah dunia: Vereenigde Oostindische Compagnie, atau VOC.

VOC: ketika perusahaan dagang diberi kekuasaan negara

VOC sering disebut sebagai perusahaan multinasional awal dan salah satu perusahaan saham paling penting dalam sejarah kapitalisme. Tetapi menyebutnya hanya sebagai perusahaan dagang membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat penting.

VOC memiliki kekuasaan yang jauh melampaui perusahaan modern biasa.

Pemerintah Republik Belanda memberikan VOC monopoli atas perdagangan Belanda di wilayah Asia di sebelah timur Tanjung Harapan (Cape of Good Hope). Lebih dari itu, VOC diberi kewenangan untuk membuat perjanjian, melakukan perang, membangun kekuatan militer, dan mengadministrasikan wilayah. VOC bahkan memiliki tentaranya sendiri.

Di sinilah terjadi pertemuan yang menentukan antara modal dan kekuasaan.Perusahaan memiliki kepentingan ekonomi: memperoleh keuntungan dari perdagangan.Negara memiliki kepentingan politik dan geopolitik: mengalahkan pesaing Eropa dan memperluas pengaruh Republik Belanda.Keduanya menemukan bentuk kerja sama yang sangat efektif.

Belanda pada saat itu masih berada dalam bayang-bayang konflik panjang dengan Spanyol. Republik yang relatif muda tersebut ingin menembus perdagangan Asia yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh Portugis dan Spanyol. Tetapi negara Belanda sendiri tidak memiliki sumber daya untuk menjalankan ekspansi global secara langsung dalam skala yang diperlukan. Karena itu, sebagian tugas tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan monopoli seperti VOC. Kajian sejarah Rijksmuseum mengenai operasi militer Belanda di luar Eropa bahkan menggambarkan VOC sebagai instrumen yang membangun sebuah imperium berbasis perdagangan melalui perang dan diplomasi.

Dengan demikian, VOC bukan sekadar perusahaan yang dilindungi negara.Ia menjadi semacam perpanjangan tangan negara dalam dunia perdagangan global.Namun pada saat yang sama, negara juga memperoleh manfaat dari keberhasilan perusahaan.

Inilah hubungan timbal balik yang kemudian menjadi salah satu ciri penting imperialisme Eropa: perusahaan membutuhkan negara untuk melindungi kepentingannya, sementara negara menggunakan perusahaan untuk memperluas kepentingannya.

Ketika perdagangan tidak lagi cukup

Pada awalnya, tujuan VOC tampak sederhana: memperoleh keuntungan dari perdagangan Asia.Tetapi perdagangan menghadirkan sebuah persoalan.Jika VOC membeli rempah-rempah dari produsen lokal, sementara pedagang Inggris, Portugis, atau pedagang Asia juga dapat melakukan hal yang sama, maka harga dan pasokan berada di luar kendali VOC.

Dengan kata lain, berdagang saja tidak cukup untuk menjamin keuntungan.Maka muncul dorongan untuk mengendalikan perdagangan itu sendiri.

Di Kepulauan Maluku, VOC berusaha membangun monopoli atas komoditas yang sangat bernilai seperti cengkeh, pala, dan fuli. Ambon menjadi salah satu basis awalnya. Pada 1605, VOC merebut Ambon dari Portugis dan kemudian menggunakannya sebagai salah satu pusat untuk membangun monopoli perdagangan rempah.

Dari sini kita melihat perubahan yang perlahan tetapi menentukan.Pedagang yang ingin memperoleh keuntungan mulai membutuhkan kekuatan untuk memastikan bahwa orang lain tidak dapat berdagang dengan bebas.Maka perdagangan membutuhkan monopoli.Monopoli membutuhkan perlindungan.Perlindungan membutuhkan benteng dan tentara.Benteng dan tentara membutuhkan wilayah.

Dan ketika perusahaan mulai menguasai wilayah, ia tidak lagi hanya menjadi aktor ekonomi. Ia mulai menjadi aktor politik.Perubahan tersebut terlihat sangat jelas di Batavia.

Batavia dan perubahan perusahaan menjadi kekuasaan

Pada 1619, VOC menghancurkan kota Jakarta dan membangun Batavia di lokasi tersebut. Batavia kemudian menjadi pusat administrasi VOC di Asia. Dari kota itu, jaringan perdagangan, militer, dan administrasi perusahaan dikembangkan ke berbagai wilayah.

Batavia bukan sekadar gudang besar untuk menyimpan rempah-rempah.Ia menjadi pusat kekuasaan.Dari sana VOC mengatur perdagangan, mengirim pasukan, bernegosiasi dengan penguasa lokal, dan memperluas jaringan kekuasaannya.Di titik inilah kita mulai melihat sesuatu yang sangat penting dalam sejarah kolonialisme.

Penguasaan ekonomi cenderung mendorong penguasaan politik ketika keuntungan ekonomi bergantung pada kemampuan mengendalikan ruang dan aturan perdagangan.

Kepentingan ekonomi tidak selalu berhenti pada pasar.Kadang ia membutuhkan kekuasaan atas pasar.Dan untuk menguasai pasar, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang boleh berdagang, dengan siapa, dengan harga berapa, dan di bawah aturan siapa.

Kasus Banda memperlihatkan sisi paling keras dari logika tersebut.Perdagangan pala dan fuli begitu penting bagi VOC, sementara penduduk Banda tetap memiliki hubungan perdagangan dengan pihak lain. Pada 1621, Jan Pieterszoon Coen memimpin tindakan kekerasan yang mengakibatkan sebagian besar penduduk Banda dibunuh, diusir, atau dideportasi. Setelah itu, kepulauan tersebut diorganisasikan ke dalam perkebunan pala yang berada di bawah sistem VOC.Ini bukan lagi sekadar cerita tentang perdagangan.Ini adalah cerita tentang kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan kondisi perdagangan yang diinginkan oleh pemilik modal.

Sementara itu, Inggris belajar dari perang dan utang

Pada titik ini kita perlu meninggalkan Nusantara sejenak.Sebab pada akhir abad ke-17, terjadi perkembangan lain di Eropa yang akan mengubah sejarah kekuasaan dunia.

Pada 1688, William of Orange, penguasa Republik Belanda, datang ke Inggris dengan pasukan. James II melarikan diri, dan William bersama Mary kemudian naik takhta. Peristiwa ini dikenal sebagai Glorious Revolution. Parlemen memainkan peranan penting dalam menentukan penyelesaian politik tersebut, dan hubungan antara Crown dan Parliament kemudian mengalami perubahan mendasar.Tetapi warisan 1688 bukan hanya soal agama, monarki, dan parlemen.Ada konsekuensi finansial yang sangat besar.

Inggris segera terlibat dalam perang panjang melawan Prancis. Selama kira-kira seperempat abad, perang membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut catatan UK Parliament, biaya perang pada tahap awal mencapai sekitar £5,5 juta per tahun dan kemudian meningkat menjadi sekitar £8,5 juta.Masalahnya sederhana.Perang membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak tersedia di kas negara.Maka Inggris harus mencari cara baru untuk memperoleh uang.

Dari kepercayaan kepada raja menuju kepercayaan kepada negara

Sebelum sampai kepada Bank of England, ada persoalan yang lebih mendasar: mengapa seseorang mau meminjamkan uang kepada pemerintah?Pertanyaan itu sangat penting.

Pada 1672, Charles II menghentikan pembayaran atas sebagian utangnya kepada goldsmith-bankers. Akibatnya, kepercayaan terhadap kredit kerajaan mengalami kerusakan dan para pemberi pinjaman menjadi lebih berhati-hati. Ketika William III membutuhkan uang untuk perang melawan Prancis, cara lama tidak lagi cukup.Kemudian muncul sebuah gagasan yang sangat penting.Jika seorang raja tidak cukup dipercaya, mungkin yang harus diperkuat bukan sekadar pribadi raja, melainkan institusi negara.

Parlemen mulai memperbesar pengawasan terhadap pendapatan Crown. Pada 1690, House of Commons membentuk Commission of Public Accounts untuk mengawasi penggunaan pendapatan kerajaan. Kontrol Parlemen atas revenue tersebut kemudian membantu menciptakan keyakinan investor bahwa utang pemerintah dapat dibayar melalui penerimaan pajak yang disetujui Parlemen.Dengan demikian, kepercayaan finansial perlahan bergeser.Bukan lagi semata-mata:“Apakah raja akan membayar?”Tetapi:“Apakah sistem negara memiliki kemampuan dan mekanisme untuk membayar?”Perubahan kecil dalam pertanyaan itu ternyata memiliki konsekuensi yang sangat besar.

Bank of England dan penemuan kekuatan public credit

Pada 1694, lahirlah Bank of England.Tujuan awalnya sangat praktis: menghimpun dana untuk pemerintah yang sedang berperang dengan Prancis.Sekitar £1,2 juta berhasil dihimpun dari para investor. Catatan Bank of England menunjukkan 1.520 nama tercatat dalam daftar pelanggan awal, dengan kontribusi mulai dari £25 hingga £10.000. William dan Mary sendiri termasuk pemegang saham awal dengan investasi £10.000.Bank tersebut pada awalnya merupakan bank swasta yang bertindak sebagai bankir pemerintah. Modal swasta dihimpun, lalu dipinjamkan kepada pemerintah untuk membiayai perang.Di sinilah sesuatu yang sangat modern mulai terlihat.Modal swasta dapat dimobilisasi untuk memperbesar kapasitas negara.

Negara tidak harus menunggu sampai memiliki uang yang cukup untuk berperang.Ia dapat meminjam.Dan investor bersedia meminjamkan uang karena terdapat struktur pendapatan dan pajak yang memberikan keyakinan bahwa utang tersebut dapat dibayar.Dengan kata lain, masa depan negara dapat diubah menjadi modal hari ini. Pajak masa depan menjadi dasar utang.Utang menjadi sumber pembiayaan perang.Perang mempertahankan kekuatan negara.Dan kekuatan negara kemudian melindungi perdagangan dan kepentingan ekonomi.

Inilah salah satu inti dari apa yang kemudian dikenal sebagai Financial Revolution Inggris. UK Parliament menempatkan perubahan dalam hubungan Crown–Parliament dan penguatan kontrol atas keuangan sebagai bagian penting dari transformasi tersebut.

Belanda dan Inggris: dua jalan menuju kekuasaan

Di sini hubungan antara Amsterdam, William of Orange, dan Inggris menjadi menarik.

Belanda telah lebih dahulu mengembangkan ekosistem perdagangan dan keuangan yang sangat maju. VOC memperlihatkan bagaimana modal yang dihimpun melalui perusahaan dapat digabungkan dengan kewenangan negara untuk membangun kekuatan perdagangan dan militer di luar Eropa.Inggris kemudian mengembangkan mekanisme yang berbeda tetapi memiliki logika yang berhubungan.Setelah 1688, hubungan antara parlemen, pajak, utang, dan negara berkembang sedemikian rupa sehingga Inggris dapat memobilisasi modal swasta untuk membiayai negara dalam skala yang semakin besar.

Bahkan dokumen sejarah Bank of England mencatat bahwa gagasan pendirian bank tersebut oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang “datang dari Holland”.Ini bukan berarti William datang ke Inggris membawa peti-peti emas Belanda lalu mendirikan Bank of England.Itu terlalu sederhana.Yang lebih menarik adalah bahwa pengalaman finansial Belanda menjadi bagian dari lingkungan intelektual dan ekonomi yang dihadapi Inggris, sementara William sendiri memerintah dalam konteks perang Eropa yang membutuhkan pembiayaan luar biasa besar.

Inggris kemudian membangun sistem public credit yang memungkinkan negara memobilisasi sumber daya jauh lebih besar daripada yang dapat dilakukan hanya melalui kas kerajaan.Dengan demikian, Amsterdam dan London menjadi dua pusat penting dalam transformasi dunia finansial Eropa.Dan keduanya berada dalam persaingan yang pada akhirnya menentukan arah ekonomi global.

Ketika modal menjadi mesin imperialisme

Pada titik ini kita dapat kembali ke Nusantara.

VOC sudah menunjukkan bagaimana kepentingan modal dapat mendorong ekspansi perdagangan menjadi ekspansi politik. Inggris kemudian menunjukkan bagaimana negara dapat menggunakan sistem keuangan untuk memperbesar kemampuan perang dan ekspansinya.Keduanya memperlihatkan satu pola yang sama, meskipun bentuknya berbeda:kekuasaan membutuhkan sumber daya, dan modal adalah salah satu cara paling efektif untuk menyediakan sumber daya tersebut.Kapal tidak bergerak tanpa modal.Tentara tidak bergerak tanpa biaya.Benteng tidak dibangun tanpa uang.Administrasi tidak berjalan tanpa pendapatan.Perang tidak berlangsung tanpa pembiayaan.Bahkan kolonialisme yang sudah berdiri membutuhkan biaya untuk dipertahankan.Karena itu, modal bukan sekadar bahan bakar ekonomi.Dalam konteks tertentu, ia menjadi infrastruktur kekuasaan.

VOC dapat melakukan ekspansi karena ada modal dan dukungan negara.Inggris dapat mempertahankan perang panjang karena membangun sistem pajak, utang, dan kredit publik.Dan ketika perang serta perdagangan saling memperkuat, lahirlah apa yang dalam sejarah sering disebut sebagai fiscal-military state: negara yang memiliki kapasitas fiskal dan militer yang semakin besar karena keduanya berkembang bersama.

Dari perusahaan menuju negara kolonial

VOC akhirnya mengalami kemunduran dan dibubarkan pada akhir abad ke-18. Tetapi hilangnya perusahaan tidak berarti hilangnya kekuasaan yang telah dibangun.Negara Belanda kemudian mengambil alih aset dan wilayah VOC.Di sinilah kita melihat sebuah transformasi penting.

Pada tahap awal, kolonialisme dapat dijalankan melalui perusahaan.Kemudian kekuasaan tersebut berkembang menjadi pemerintahan kolonial negara.Perjalanan panjang itu memperlihatkan bagaimana batas antara ekonomi dan politik dapat berubah.Awalnya ada pedagang.Kemudian ada perusahaan.Perusahaan mendapatkan monopoli.Monopoli membutuhkan kekuatan.Kekuatan menghasilkan wilayah.Wilayah membutuhkan administrasi.Administrasi akhirnya menjadi negara kolonial.

Karena itu, penjajahan Belanda di Indonesia tidak lahir dalam satu malam ketika kapal Belanda pertama kali berlabuh di Nusantara. Ia merupakan hasil proses panjang yang menghubungkan perdagangan global, kepentingan perusahaan, modal, perang, diplomasi, dan kekuasaan negara.

Epilog

Modal dan Arah Kekuasaan

Sejarah kolonialisme sering diceritakan dari sudut pandang siapa yang memiliki tentara.Belanda memiliki kapal.VOC memiliki pasukan.Inggris memiliki angkatan laut.Kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki pasukan dan benteng.Tetapi di balik kekuatan-kekuatan tersebut ada pertanyaan yang lebih sederhana:

Siapa yang membiayainya?

Tentara membutuhkan gaji. Kapal membutuhkan biaya. Benteng membutuhkan bahan dan tenaga. Perang membutuhkan persediaan. Pemerintahan membutuhkan administrasi.Karena itu, mungkin salah satu cara paling menarik untuk membaca sejarah kekuasaan adalah dengan mengikuti aliran modalnya.Siapa yang menyediakan uang?Siapa yang menerima uang?Untuk apa uang itu digunakan?Siapa yang mendapatkan keuntungan?Dan akhirnya, kekuasaan siapa yang menjadi lebih besar karena modal tersebut?

Dari sudut pandang ini, sejarah VOC menjadi sangat penting. VOC menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh kewenangan politik dan militer ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan kepentingan negara.

Sejarah Bank of England menunjukkan sisi lain. Modal swasta dapat dimobilisasi untuk memperbesar kapasitas negara. Pemerintah dapat mengubah penerimaan masa depan menjadi sumber pembiayaan hari ini. Dengan sistem utang publik, negara dapat berperang dan membangun kekuatan dalam skala yang jauh lebih besar daripada kemampuan kasnya sendiri. Bank of England sendiri didirikan sebagai bank swasta untuk memobilisasi dana guna membiayai perang melawan Prancis.

Di sinilah kita menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar sejarah kolonialisme.

Modal tidak selalu memegang kekuasaan secara langsung.

Sering kali modal bekerja dengan cara yang lebih halus.Ia membiayai perusahaan.Perusahaan membutuhkan perlindungan negara.Negara membutuhkan pajak dan kredit.Kredit membutuhkan kepercayaan.Kepercayaan kemudian diberikan kepada institusi yang dianggap mampu mengendalikan pendapatan dan membayar utang.

Dari hubungan-hubungan itu lahirlah struktur kekuasaan.Maka modal memiliki kekuatan yang berbeda dari senjata.Senjata dapat memaksa seseorang untuk tunduk hari ini.Modal dapat menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk bertindak besok.

Ia dapat menentukan proyek mana yang berjalan, perdagangan mana yang berkembang, pelabuhan mana yang dibangun, wilayah mana yang dianggap strategis, teknologi mana yang mendapatkan investasi, dan negara mana yang memiliki kemampuan membiayai ambisinya.Karena itu, kekuasaan tidak selalu berada di tangan orang yang memegang pedang atau duduk di singgasana.Kadang ia berada di tangan mereka yang mampu menggerakkan sumber daya.Dan dalam masyarakat modern, sumber daya itu semakin sering berbentuk modal.

Namun sejarah juga memberi kita peringatan agar tidak menyederhanakan semuanya menjadi konspirasi para pemodal. Kolonialisme tidak lahir hanya dari keinginan mencari keuntungan. Ia juga dibentuk oleh perang, agama, persaingan antarnegara, teknologi, politik dinasti, strategi militer, dan ambisi geopolitik. Modal bekerja di dalam semua struktur tersebut, bukan menggantikannya.

Justru karena itu kekuatan modal menjadi menarik.Ia tidak harus menjadi satu-satunya penguasa untuk menjadi instrumen yang sangat menentukan.Ia cukup menjadi infrastruktur yang memungkinkan kekuasaan bergerak.Dari Amsterdam ke Batavia, kita melihat bagaimana modal membantu menggerakkan kapal.Dari Batavia ke berbagai wilayah Nusantara, kita melihat bagaimana keuntungan perdagangan mendorong monopoli.Dari London ke medan perang Eropa, kita melihat bagaimana utang publik mengubah kemampuan sebuah negara untuk membiayai perang.Dan dari semuanya kita memperoleh satu pelajaran sejarah:Kekuasaan membutuhkan sumber daya, dan mereka yang mampu mengendalikan sumber daya sering kali memiliki kemampuan untuk ikut menentukan arah kekuasaan.

Kolonialisme lama mungkin datang dengan kapal, meriam, dan bendera.Tetapi di belakang kapal itu ada modal.Dan mungkin itulah sebabnya, jika kita ingin memahami bagaimana kekuasaan bekerja—dahulu maupun sekarang—kita tidak cukup hanya melihat siapa yang memerintah.

Kita juga harus bertanya:Siapa yang membuat pemerintahan itu mampu bergerak?Karena sejarah berkali-kali memperlihatkan bahwa mereka yang menguasai sumber daya tidak selalu duduk di singgasana.Tetapi mereka sering memiliki kemampuan untuk menentukan ke mana singgasana itu bergerak. (*)

Riset dan pengembangan gagasan: Ukma AI Lab