Dari 81,2 ke 44,5 Persen, Kepuasan terhadap Prabowo Terus Menurun

JAKARTA, BERITANOW.COM — Kepuasan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pemerintahannya tercatat sebesar 44,5 persen dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hasil yang diumumkan pada 16 Oktober 2026 itu menunjukkan penurunan penilaian publik menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

Survei bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo tersebut dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, memaparkan hasilnya melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat (16/10/2026).

Temuan ini memperlihatkan perubahan signifikan dalam penilaian masyarakat selama kurang dari setahun terakhir. Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo masih mencapai 81,2 persen.

Angka itu kemudian turun menjadi 66,4 persen pada Februari–Maret 2026 dan kembali menyusut menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Dalam pengukuran Oktober, tingkat kepuasan tercatat hanya 44,5 persen.

Sebaliknya, proporsi responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas meningkat menjadi 53,4 persen. Angka tersebut bertambah dibandingkan November 2025, ketika kelompok responden yang memberikan penilaian negatif tercatat sebesar 16 persen.

Dengan komposisi tersebut, responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas kini lebih banyak dibandingkan mereka yang merasa puas terhadap kinerja presiden.

Penilaian Ekonomi Menjadi Sorotan

Dalam laporan surveinya, SMRC menemukan keterkaitan antara penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional dan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Sebanyak 50,8 persen responden menilai keadaan ekonomi Indonesia buruk atau sangat buruk. Pada kelompok yang memberikan penilaian tersebut, tingkat kepuasan terhadap presiden hanya mencapai 23 persen.

Sebaliknya, kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 87 persen di antara responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap situasi ekonomi berkaitan erat dengan pandangan mereka terhadap kepemimpinan nasional.

Persoalan ekonomi sehari-hari, termasuk harga kebutuhan pokok dan kondisi kesejahteraan, menjadi bagian penting dalam membaca persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan satu-satunya penyebab penurunan kepuasan.

Situasi Politik dan Penegakan Hukum

Penilaian terhadap situasi politik juga memperlihatkan pola serupa. SMRC mencatat kepuasan terhadap presiden mencapai 83 persen di kalangan responden yang menilai situasi politik baik atau sangat baik.

Sementara itu, pada kelompok yang menilai situasi politik buruk atau sangat buruk, tingkat kepuasan terhadap Prabowo hanya sebesar 24 persen.

Perbedaan juga terlihat dalam penilaian terhadap penegakan hukum. Sebanyak 73 persen responden yang menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik menyatakan puas terhadap kinerja presiden.

Sebaliknya, tingkat kepuasan hanya mencapai 24 persen di antara responden yang menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi politik dan penegakan hukum berjalan seiring dengan penilaian mereka terhadap kinerja kepala negara.

Program Pemerintah Ikut Menjadi Perhatian

Selain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, laporan SMRC turut menyoroti penilaian masyarakat terhadap program unggulan pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurut penjelasan Deni Irvani, penurunan kepuasan terhadap presiden sejalan dengan penilaian negatif sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah dan penanganan persoalan yang mereka anggap mendesak.

Meski demikian, penilaian terhadap program tertentu perlu dibedakan dari evaluasi keseluruhan kinerja pemerintahan. Hasil survei menggambarkan persepsi responden pada periode pengumpulan data, bukan penilaian menyeluruh terhadap setiap kebijakan pemerintah.

SMRC Libatkan 1.213 Responden

Survei tersebut melibatkan 1.213 warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria pemilih, yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah ketika penelitian dilakukan.

SMRC menggunakan dua pendekatan pengumpulan data berdasarkan kepemilikan telepon seluler. Sebanyak 1.013 responden yang memiliki telepon seluler diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling.

Sementara itu, 200 responden yang tidak memiliki telepon seluler dipilih melalui metode stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka.

SMRC memperkirakan margin of error survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi pengambilan sampel acak sederhana.

Hasil survei ini menjadi salah satu indikator perubahan opini publik menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Penurunan tingkat kepuasan yang tercatat dalam beberapa periode pengukuran memberikan gambaran mengenai tantangan pemerintah dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. (*)