Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW — Dana yang seharusnya digunakan untuk merespons kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga gempa kini berada dalam pusaran perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencakup pengadaan untuk penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera. KPK menegaskan penyidikan masih berlangsung sehingga rincian kegiatan, lokasi, dan nilai setiap proyek masih terus didalami.
DSP mempunyai fungsi strategis karena disiapkan untuk kebutuhan mendesak saat keadaan darurat. Menurut KPK, pencairannya dibuat lebih fleksibel daripada anggaran biasa, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam regulasi kebencanaan. Fleksibilitas ini dibutuhkan agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika keselamatan masyarakat, pengungsian, logistik, atau operasi pemadaman tidak dapat menunggu prosedur anggaran reguler.
Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 dan menangkap 14 orang. Lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan barang dan jasa yang diduga menggunakan DSP, sementara sejumlah pihak lain dilepaskan setelah pemeriksaan awal. KPK juga menyatakan dugaan penyalahgunaan dana serupa tengah ditelusuri hingga beberapa tahun ke belakang, sekitar sejak 2022.
Dana Darurat, Barang yang Dibeli Sangat Krusial
Salah satu pengadaan yang telah dikonfirmasi KPK berkaitan dengan alat komunikasi handy talky atau HT untuk operasi karhutla. Perangkat komunikasi seperti ini dibutuhkan petugas lapangan untuk berkoordinasi di lokasi kebakaran, terutama di daerah dengan akses komunikasi terbatas. Karena itu, dugaan korupsi terhadap pengadaan tersebut berpotensi menyentuh langsung kemampuan petugas bekerja ketika api sedang berlangsung.
Laporan detikX juga menyebut penyidikan menyentuh pengadaan barang lain yang terkait keselamatan korban, antara lain tenda pengungsian dan perahu karet. Informasi tersebut berasal dari sumber detikX yang disebut mengetahui penyidikan dan belum seluruh rinciannya diumumkan KPK secara resmi. Karena itu, jenis barang selain yang telah dikonfirmasi langsung oleh penyidik harus tetap diperlakukan sebagai informasi yang masih membutuhkan verifikasi lanjutan.
KPK menyita barang bukti dengan nilai sekitar Rp5,47 miliar yang terdiri atas uang tunai, valuta asing, emas, serta aset kripto dalam pengembangan perkara tersebut. Nilai sitaan itu tidak sama dengan nilai kerugian negara karena proses penghitungan kerugian masih membutuhkan pemeriksaan tersendiri. Dengan kata lain, angka Rp5,47 miliar tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan besarnya dana bencana yang telah hilang.
Korupsi Bisa Memotong Kecepatan Respons Bencana
Dampak terbesar dugaan korupsi DSP tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan. Dalam situasi bencana, kualitas dan kecepatan pengadaan menentukan apakah alat komunikasi tersedia, pengungsi memperoleh tempat berlindung, perahu dapat digunakan mengevakuasi korban, atau tim pemadam bisa bergerak ke titik api. Setiap penyimpangan dalam rantai tersebut berpotensi mengurangi kapasitas negara merespons kondisi ketika waktu menjadi faktor penentu keselamatan.
Risikonya semakin besar karena DSP memang dirancang untuk keadaan yang membutuhkan keputusan cepat. Fleksibilitas penunjukan atau pengadaan dalam kondisi darurat dapat mempercepat distribusi bantuan, tetapi pada saat bersamaan membuka ruang penyalahgunaan bila pengawasan lemah. KPK sebelumnya menyatakan sedang mendalami proses penunjukan langsung kepada vendor dan aliran pembayaran yang dilakukan BNPB.
Karena itu, perkara ini menguji dua kebutuhan yang sama pentingnya: kecepatan dan akuntabilitas. Penanganan bencana tidak mungkin dibebani birokrasi yang terlalu lambat, tetapi kelonggaran prosedur juga tidak boleh berubah menjadi jalan masuk konflik kepentingan atau keuntungan pribadi. Sistem pengawasan harus mampu bekerja cepat tanpa menghambat operasi darurat.
Karhutla Membuat Dampaknya Terasa Nyata
Konteks karhutla membuat perkara ini memiliki konsekuensi langsung. Kalimantan saat ini sedang menghadapi peningkatan kebakaran dan asap, sementara BNPB bersama TNI dan pemerintah daerah mempercepat operasi pemadaman dengan personel darat, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Dalam situasi semacam itu, perlengkapan komunikasi dan logistik merupakan bagian dari kemampuan operasional, bukan sekadar administrasi proyek.
Hal serupa berlaku pada banjir dan gempa. Korban membutuhkan evakuasi, tenda, makanan, layanan kesehatan, serta peralatan pendukung dalam waktu sesingkat mungkin setelah bencana terjadi. Jika dana yang secara khusus dicadangkan untuk kebutuhan tersebut diselewengkan, pihak yang paling berisiko menanggung konsekuensinya adalah masyarakat di lokasi bencana.
KPK masih harus membuktikan seluruh dugaan tersebut melalui proses penyidikan dan pengadilan, sementara para tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah. Namun kasus ini sudah menyoroti satu persoalan penting dalam tata kelola bencana: semakin darurat sebuah anggaran, semakin kuat pula pengawasannya harus dibangun. Sebab dalam penanganan bencana, korupsi bukan hanya persoalan uang negara, tetapi dapat mengurangi alat, waktu, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelamatkan masyarakat.(*)
