Senin, 16 November 2026
Breaking News
Nasional

Dana Cadangan Pesangon 2026: Perusahaan Wajib Menyiapkan Dana

Tajusa, M. | | 4 mnt baca
Dana Cadangan Pesangon 2026: Perusahaan Wajib Menyiapkan Dana
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM - Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam mekanisme pembayaran pesangon bagi pekerja melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja apabila mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan pembayaran pesangon yang selama ini kerap terjadi. Tidak sedikit pekerja yang harus menghadapi ketidakpastian ketika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu membayarkan hak setelah hubungan kerja berakhir.

Melalui skema baru tersebut, perusahaan tidak lagi hanya menyiapkan uang pesangon ketika PHK terjadi. Sebaliknya, kebutuhan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut harus mulai diperhitungkan sejak pekerja resmi memiliki status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.

Dana Pesangon Akan Dikelola Lembaga Pemerintah
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut, pengusaha diwajibkan memperhitungkan potensi kewajiban pembayaran pesangon sebagai bagian dari perencanaan keuangan perusahaan.

Dana yang telah dipersiapkan nantinya tidak dikelola secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Pemerintah akan menunjuk lembaga khusus untuk menerima dan mengelola setoran dana tersebut berdasarkan mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian kepada pekerja agar tetap memperoleh hak dasarnya ketika terkena PHK.

Menurutnya, keberadaan dana cadangan yang dikelola lembaga pemerintah diharapkan dapat mengurangi risiko pekerja kehilangan hak pesangon akibat kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Dengan sistem tersebut, perusahaan diharapkan sudah memiliki kesiapan pendanaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja. Pekerja pun tidak harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan perusahaan ketika menuntut pembayaran hak pesangon.

Perhitungan Dana Dimulai Sejak Pekerja Berstatus PKWTT
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerapan aturan ini adalah waktu penyediaan dana. Perusahaan harus memperhitungkan kebutuhan pesangon sejak awal pekerja memiliki status sebagai karyawan tetap.

Artinya, kewajiban tersebut tidak baru dihitung ketika perusahaan memutuskan melakukan PHK. Perencanaan likuiditas untuk memenuhi kemungkinan pembayaran pesangon harus menjadi bagian dari pengelolaan keuangan sejak hubungan kerja dimulai.

Indah menjelaskan bahwa pemberi kerja perlu memperhitungkan kemampuan pendanaan apabila suatu saat pekerja mengalami PHK. Dana yang sudah disiapkan selanjutnya disetorkan kepada lembaga pemerintah yang nantinya mendapatkan penunjukan resmi sebagai pengelola DCP.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan lembaga yang akan menjalankan fungsi tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa informasi mengenai penunjukan Danantara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon belum benar.

Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan dari Kewajiban
Dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah memberikan pengecualian kepada usaha mikro dan kecil (UMK). Dengan demikian, kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut tidak diberlakukan kepada kelompok usaha tersebut.

Sementara itu, perusahaan kategori menengah dan besar harus mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban penyediaan dana cadangan dapat dikenakan sanksi administratif. Bentuk sanksinya meliputi teguran atau peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara aktivitas usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Pemberian sanksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja.

Kapan Dana Cadangan Pesangon Mulai Berlaku?
Pemerintah memberikan waktu penyesuaian bagi perusahaan sebelum kewajiban ini diterapkan sepenuhnya. Masa transisi yang disediakan berlangsung hingga Oktober 2027.

Periode tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan perhitungan kebutuhan dana, menyesuaikan perencanaan keuangan, serta mempersiapkan mekanisme penyetoran sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan.

Adapun lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Sebelum mekanisme tersebut berjalan, pemerintah masih perlu menyusun berbagai aturan teknis yang berkaitan dengan sumber pendanaan, tata cara penyetoran, sistem pengelolaan, kelembagaan, hingga pertanggungjawaban dana.

Penyusunan aturan pelaksanaan juga direncanakan melibatkan berbagai pihak melalui konsultasi publik. Unsur pengusaha, pekerja, serikat buruh, serta pemangku kepentingan lainnya akan dilibatkan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Dengan hadirnya skema Dana Cadangan Pesangon, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih terencana. Perusahaan diharapkan memiliki kesiapan finansial dalam memenuhi kewajiban kepada pekerja, sedangkan karyawan memperoleh kepastian lebih baik terhadap hak pesangon apabila suatu saat mengalami PHK.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menunggu penyelesaian aturan teknis dan penetapan lembaga pengelola oleh pemerintah.(*)

Komentar (0)