Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Ketika masyarakat membayar cukai setiap kali membeli rokok, negara seharusnya menerima pungutan tersebut sesuai ketentuan. Namun, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan cukai yang berkaitan dengan PT Djarum kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai potensi kerugian negara bahkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah, meskipun besaran pastinya masih diselidiki.
KPK mulai memanggil saksi dalam penyidikan dugaan korupsi sektor cukai yang berkaitan dengan perusahaan rokok tersebut. Dua aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berinisial SA dan AZR dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan ini merupakan perkembangan baru setelah serangkaian penggeledahan di kantor Bea Cukai dan perusahaan terkait pada akhir Oktober.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemanggilan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, AZR juga dijadwalkan memberikan keterangan dalam perkara Bea Cukai lainnya yang berkaitan dengan tersangka berinisial GHH. Perbedaan perkara ini penting karena pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak otomatis menjadikannya tersangka ataupun membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana.
Kantor Digeledah, Jejak Uang Mulai Ditelusuri
Penyidikan terkait cukai PT Djarum merupakan pengembangan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pada 28 Oktober 2026, KPK menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sehari kemudian, pemeriksaan lapangan diperluas ke enam perusahaan yang disebut memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan tersebut.
Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 30 Oktober di kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyidik mencari dokumen dan bukti lain untuk menelusuri dugaan penyimpangan penerimaan negara. Namun, penggeledahan terhadap sebuah perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan perusahaan tersebut melakukan korupsi.
Salah satu persoalan yang sedang didalami adalah kemungkinan adanya pemberian uang dari pihak perusahaan kepada oknum Bea Cukai. KPK belum mengumumkan kesimpulan mengenai pihak pemberi, penerima, maupun mekanisme dugaan transaksi tersebut. Karena itu, dugaan pemberian uang harus tetap ditempatkan sebagai materi penyidikan, bukan peristiwa yang sudah terbukti.
Kerugian Triliunan, Apa Artinya bagi Masyarakat?
Pada 29 Oktober, KPK menyampaikan perkiraan awal kerugian negara dalam perkara cukai tersebut berada pada kisaran triliunan rupiah. Namun, angka definitif dan metode penghitungannya belum diumumkan kepada publik. Penyidik masih perlu membuktikan apakah terjadi penyimpangan serta berapa penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas pemerintah.
Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dibayarkan melalui mekanisme pungutan atas hasil tembakau. Penerimaan cukai secara umum menjadi bagian dari anggaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, dugaan kebocoran penerimaan bukan semata persoalan administrasi perusahaan, melainkan berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan uang publik.
Namun, perlu ditegaskan bahwa dugaan kerugian triliunan rupiah belum berarti jumlah tersebut telah terbukti hilang atau dapat langsung dikaitkan dengan berkurangnya anggaran layanan tertentu. Penentuan kerugian membutuhkan pemeriksaan transaksi, aturan cukai, dan bukti keuangan. Tanpa hasil penghitungan yang sah, dampak fiskalnya belum dapat dinyatakan secara pasti.
Bisnis Besar, Pengawasan Jangan Pilih Kasih
Perkara ini menjadi pengingat mengenai pentingnya pengawasan dalam hubungan antara dunia usaha dan pejabat pengelola penerimaan negara. Sistem cukai membutuhkan pencatatan, pemeriksaan, dan kepatuhan yang dapat diuji secara transparan. Jika terdapat celah penyalahgunaan kewenangan, persoalannya tidak hanya menyangkut perusahaan tertentu, tetapi juga integritas lembaga pengawas.
Kasus tersebut juga harus dibedakan dari pengembangan perkara lain yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Sejumlah pejabat dan pihak swasta telah berstatus tersangka dalam perkara sebelumnya. Namun, pengembangan penyidikan yang secara khusus berkaitan dengan cukai PT Djarum masih menggunakan surat perintah penyidikan umum dan belum diumumkan memiliki tersangka tersendiri.
Bagi masyarakat, pemeriksaan saksi kali ini merupakan langkah untuk memperjelas bagaimana dugaan penyimpangan dapat terjadi dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya jika terbukti. KPK perlu mengungkap konstruksi perkara berdasarkan bukti, sementara perusahaan dan individu yang diperiksa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Transparansi proses penyidikan menjadi penting agar pengawasan terhadap penerimaan negara tidak berubah menjadi penghakiman sebelum pengadilan bekerja.
Dugaan kerugian triliunan rupiah tentu menarik perhatian, tetapi angka fantastis saja belum menjawab persoalan. Publik membutuhkan kepastian mengenai mekanisme penyimpangan, besarnya kerugian yang benar-benar terbukti, dan kemungkinan pemulihan penerimaan negara. Kita patut menggarisbawahi, bahwa uang yang seharusnya masuk ke kas negara bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan bagian dari sumber daya publik yang pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan.(*)
