Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Belum genap sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) langsung bergerak menyiapkan penggantinya. Rapat gabungan dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB, melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertanyaannya, apakah rapat tersebut akan membuka jalan menuju dua nama calon wakil presiden pilihan Prabowo Subianto?
Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan jadwal tersebut setelah rapat pimpinan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR pada hari yang sama. Muzani menyatakan jabatan wakil presiden telah mengalami kekosongan dan harus diisi melalui prosedur konstitusional.
Namun, rapat Jumat bukanlah forum untuk langsung memilih wakil presiden baru. Agenda utamanya adalah menyiapkan proses pemilihan, termasuk jadwal sidang paripurna serta mekanisme pengajuan calon oleh Presiden. Dengan demikian, publik masih harus menunggu siapa dua figur yang akan resmi masuk dalam proses pemilihan.
Empat Agenda Penting, Nasib Kursi Wapres Dimulai
Menurut Muzani, rapat gabungan akan membahas empat agenda yang menentukan tahapan pengisian jabatan. Pertama, menetapkan jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti. Jadwal tersebut menjadi penting karena konstitusi membatasi waktu penyelenggaraan pemilihan.
Agenda kedua adalah menyepakati pengiriman surat MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon. Ketiga, membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan administratif calon. Keempat, menyusun tim ad hoc untuk mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengisian jabatan.
Keempat agenda itu menunjukkan bahwa proses pergantian Gibran memasuki tahapan kelembagaan yang lebih konkret. Kendati demikian, kesepakatan mengenai jadwal dan prosedur belum berarti partai-partai telah menentukan figur pilihan mereka. Nama calon tetap harus diajukan secara resmi oleh Presiden sebelum MPR menjalankan pemilihan.
Prabowo Punya Hak Mengusulkan, MPR Menentukan
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari. Dalam sidang tersebut, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, Prabowo memiliki kewenangan menentukan nama yang diajukan, tetapi keputusan mengenai siapa yang terpilih berada pada MPR.
Berdasarkan penjelasan Muzani, MPR memiliki batas waktu 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif. Ia juga menyebut tenggat 14 hari bagi Presiden setelah surat permintaan MPR dikirimkan. Namun, Pasal 46 UU MD3 mengatur pengajuan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, sehingga perincian jadwal perlu dipastikan melalui keputusan resmi MPR.
Berbeda dari pemilihan presiden dalam pemilu, penggantian wakil presiden kali ini tidak melibatkan pemungutan suara langsung oleh masyarakat. Pemilihan dilakukan oleh MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Karena itu, dukungan politik di parlemen menjadi faktor penting, meskipun besarnya kursi suatu partai tidak otomatis menjamin kemenangan kandidatnya.
Enam Nama Beredar, tetapi Belum Ada Calon Resmi
Sejumlah figur telah muncul dalam pembahasan politik mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dan Pramono Anung dari PDI Perjuangan, Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono dari Gerindra, serta Muhaimin Iskandar dari PKB. Namun, nama-nama tersebut masih merupakan bagian dari spekulasi politik, bukan daftar calon yang diumumkan Presiden.
Peta kursi DPR memberi gambaran mengenai kekuatan partai yang mungkin terlibat dalam proses negosiasi. PDI Perjuangan memiliki 110 kursi, Gerindra 86, PKB 68, dan Demokrat 44, berdasarkan hasil Pemilu 2024. Sementara itu, Golkar dengan 102 kursi juga merupakan kekuatan parlemen penting meskipun tidak memiliki figur dalam daftar tersebut.
Pergantian wakil presiden berpotensi memengaruhi hubungan politik antara partai Presiden dan mitra-mitra pemerintahannya. Pilihan dari Gerindra akan menghasilkan konfigurasi berbeda dibandingkan pilihan dari PDI Perjuangan, Demokrat, atau PKB. Namun, belum ada bukti bahwa perundingan politik telah menghasilkan kesepakatan mengenai nama tertentu.
Rakyat Menunggu Wapres, Elite Menghitung Dukungan
Bagi pemerintahan Prabowo, pengisian kursi wakil presiden penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional. Jabatan tersebut bukan sekadar simbol koalisi, tetapi memiliki fungsi konstitusional dalam membantu Presiden dan menjalankan mekanisme suksesi apabila diperlukan. Karena itu, kemampuan calon mengelola pemerintahan seharusnya mendapat perhatian bersama pertimbangan dukungan politik.
Proses ini juga menjadi ujian terhadap keterbukaan lembaga negara dalam menjalankan konstitusi. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai jadwal sidang, persyaratan calon, mekanisme pemilihan, dan hasil keputusan MPR. Transparansi diperlukan agar pergantian pemimpin negara tidak hanya menjadi urusan negosiasi tertutup antarpartai.
Rapat gabungan MPR pada Jumat akan menjadi langkah awal yang menentukan arah pengisian kursi wakil presiden. Namun, perhatian publik sesungguhnya akan tertuju pada dua nama yang diajukan Prabowo dan bagaimana MPR menentukan pilihan. Kursi wakil presiden boleh diperebutkan secara politik, tetapi masyarakat harus mengawal prosesnya supaya fungsi utama jabatan wakil presiden tetap menjalankan kepentingan negara, bukan sekadar memenuhi kalkulasi kekuasaan.(*)
