Bukan Sekadar Penyadapan! Kapolri Ungkap Dugaan Makar di Hadapan Komisi III DPR
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026), mengungkap perkembangan baru kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan anggota DPR, Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut membuka babak baru dalam penanganan perkara yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri.
Suyudi menjelaskan, penyidikan tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Polri juga menangani dugaan tindak pidana turut serta dan permufakatan jahat untuk melakukan makar.
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.
Komisi III minta semua fakta dibuka
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri menjadi perhatian karena perkara ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sejumlah aspek turut menjadi perhatian, mulai dari dugaan surveillance ilegal, pembentukan opini di media sosial, pembunuhan karakter, hingga penggalangan massa aksi.
DPR meminta kepolisian mengungkap seluruh fakta berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Kasus penyadapan menyeret sejumlah nama
Perkara dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya berkembang menjadi polemik setelah sejumlah nama perwira tinggi Polri disebut dalam proses penanganannya.
Perkembangan kasus tersebut memicu perhatian publik karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan persoalan serius di lingkungan institusi kepolisian.
Namun, status hukum dan keterlibatan setiap pihak harus tetap merujuk pada keterangan resmi penyidik serta proses pembuktian di pengadilan.
Babak baru penyidikan
Penerbitan laporan polisi terkait dugaan makar menambah dimensi baru dalam perkara penyadapan ilegal.
Publik kini menunggu penjelasan lebih jauh dari Polri mengenai bukti yang mendasari laporan tersebut, pihak yang dilaporkan, serta hubungan dugaan makar dengan perkara penyadapan.
Melalui rapat Komisi III DPR dengan Kapolri, DPR diharapkan terus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Kasus ini menjadi ujian bagi Polri dalam membuktikan bahwa setiap dugaan tindak pidana ditangani berdasarkan fakta dan hukum, bukan kepentingan politik. (*)
