BSU 2026 Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja, Ini Jadwal, Syarat dan Cara Cek Penerima

JAKARTA, BERITANOW.COM – Pemerintah kembali menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 bagi pekerja pada kuartal IV atau tiga bulan terakhir tahun ini. Bantuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir 2026.

BSU 2026 direncanakan diberikan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Besarannya mencapai Rp300.000 per bulan, sehingga apabila menerima seluruh alokasi tiga bulan, setiap pekerja akan memperoleh total Rp900.000.

Berbeda dengan pembayaran yang dilakukan secara bulanan, pemerintah menyampaikan bahwa BSU untuk tiga bulan tersebut akan diberikan sekaligus. Program ini diperkirakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

BSU 2026 Rp900 Ribu Disiapkan untuk 13,3 Juta Pekerja

Rencana pemberian BSU 2026 Rp900 ribu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah kembali memberikan subsidi upah untuk periode tiga bulan terakhir 2026. Nilainya Rp300.000 untuk setiap bulan dan bantuan tersebut direncanakan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan.

Dengan demikian, pekerja yang nantinya ditetapkan sebagai penerima akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp900.000 untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.

Pemerintah memperkirakan program tersebut akan mencakup sekitar 13,3 juta pekerja. Sementara kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk program subsidi upah diperkirakan hampir Rp12 triliun.

BSU menjadi salah satu program dalam paket kebijakan pemerintah untuk kuartal IV 2026. Selain subsidi upah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk bantuan lainnya untuk mendukung daya beli masyarakat.

Kapan BSU 2026 Rp900 Ribu Cair?

Berdasarkan keterangan pemerintah, BSU 2026 mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. Informasi yang disampaikan pemerintah saat ini berkaitan dengan periode dan besaran alokasi bantuan. Tanggal pencairan secara rinci serta mekanisme teknis penyaluran masih menunggu ketentuan lebih lanjut.

Pemerintah menyebut bantuan untuk tiga bulan tersebut direncanakan diberikan dalam satu kali pembayaran. Artinya, skema yang disampaikan saat ini bukan Rp300.000 yang masuk secara terpisah setiap bulan, melainkan total alokasi tiga bulan sebesar Rp900.000 sekaligus.

Syarat Penerima BSU 2026 Belum Ditetapkan

Pertanyaan mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan BSU 2026 Rp900 ribu menjadi perhatian banyak pekerja.

Sampai 1 Oktober 2026, pemerintah belum mengumumkan secara lengkap kriteria penerima BSU untuk program kuartal IV tersebut. Karena itu, pekerja sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa persyaratan BSU tahun sebelumnya otomatis berlaku untuk program 2026.

Beberapa hal yang masih ditunggu antara lain:

• Batas maksimal upah penerima.
• Batas waktu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
• Kelompok pekerja yang menjadi sasaran.
• Ketentuan mengenai penerima bantuan sosial lainnya.
• Mekanisme verifikasi data.
• Saluran resmi untuk mengecek status penerima.
• Mekanisme serta bank atau lembaga penyalur.

Ketentuan tersebut nantinya harus mengacu pada regulasi atau petunjuk teknis terbaru yang diterbitkan pemerintah.

Syarat BSU 2025 Bisa Menjadi Gambaran

Meskipun belum dapat dijadikan syarat resmi untuk BSU 2026, ketentuan program sebelumnya dapat digunakan sebagai gambaran.

Pada BSU 2025, pemerintah mengatur persyaratan penerima melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah.

Dalam ketentuan BSU 2025, penerima antara lain harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk program 2025, batas kepesertaan yang digunakan adalah April 2025.

Selain itu, ketentuan 2025 menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Penerima juga bukan merupakan ASN, prajurit TNI maupun anggota Polri.

Pada aturan tersebut, pemberian BSU juga diprioritaskan kepada pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan disalurkan.

Namun, seluruh ketentuan tersebut merupakan aturan BSU 2025, bukan persyaratan final untuk BSU 2026.

Oleh sebab itu, pekerja tetap perlu menunggu regulasi terbaru sebelum memastikan apakah dirinya memenuhi kriteria penerima tahun ini.

Cara Cek BSU 2026 Rp900 Ribu

Lalu, bagaimana cara cek BSU 2026 Rp900 ribu?

Untuk saat ini, mekanisme resmi pengecekan penerima BSU 2026 belum diumumkan. Pemerintah masih perlu menetapkan sistem dan kanal yang digunakan untuk memeriksa status penerima program terbaru.

Pada pelaksanaan BSU sebelumnya, pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi BSU Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat kanal yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan layanan penyaluran bantuan.

Perlu diperhatikan bahwa apabila suatu laman masih menampilkan data BSU 2025, informasi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

Cara Cek BSU di Laman Kemnaker sebagai Gambaran

Sambil menunggu sistem resmi BSU 2026 diperbarui, pekerja dapat memahami mekanisme pengecekan yang digunakan pada program sebelumnya.

Tahapannya antara lain:

• Buka laman bsu.kemnaker.go.id melalui browser.
• Cari bagian pengecekan NIK penerima BSU.
• Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
• Isi kode captcha yang tersedia.
• Tekan tombol Cek Status.
• Periksa informasi yang muncul pada sistem.

Namun, apabila sistem tersebut masih memberikan informasi mengenai BSU 2025, hasilnya harus dipahami sebagai data program sebelumnya dan bukan konfirmasi penerima BSU 2026.

Cara Cek BSU melalui BPJS Ketenagakerjaan

Pada program sebelumnya, pengecekan calon penerima juga tersedia melalui kanal BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Data yang sebelumnya diperlukan antara lain NIK dan alamat email. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat melanjutkan proses pemeriksaan untuk melihat status yang ditampilkan sistem.

Untuk BSU 2026, pekerja tetap perlu menunggu pembaruan resmi karena mekanisme tersebut belum ditetapkan sebagai prosedur pengecekan tahun ini.

Bagaimana Mekanisme Pencairan BSU 2026?

Mekanisme pencairan BSU 2026 juga masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah.

Pada program sebelumnya, penyaluran bantuan dilakukan melalui kanal yang ditetapkan pemerintah. Penerima terlebih dahulu harus melewati proses verifikasi dan penetapan sebelum dana dapat disalurkan.

Karena mekanisme resmi BSU 2026 belum diumumkan secara lengkap, pekerja sebaiknya tidak mengikuti informasi pencairan yang berasal dari sumber tidak resmi.

Jika nantinya pemerintah telah menetapkan penerima dan membuka proses pencairan, pekerja dapat mengikuti petunjuk resmi mengenai rekening, dokumen identitas, bank penyalur atau lembaga lain yang ditunjuk.

Jangan Terkecoh Informasi BSU 2026 yang Belum Resmi

Dengan adanya kabar mengenai BSU 2026 Rp900 ribu, pekerja perlu membedakan antara informasi yang sudah diumumkan pemerintah dan ketentuan yang masih menunggu aturan teknis.

Informasi yang sudah disampaikan pemerintah adalah BSU disiapkan untuk sekitar 13,3 juta pekerja, dengan nilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000. Bantuan tersebut mencakup periode Oktober sampai Desember 2026 dan direncanakan diberikan sekaligus.

Sementara itu, syarat penerima, daftar nama penerima, tanggal pencairan secara rinci, serta mekanisme pengecekan BSU 2026 belum diumumkan secara lengkap.

Karena itu, pekerja disarankan mengikuti informasi melalui kanal resmi pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, agar memperoleh informasi terbaru mengenai program BSU 2026.

Jangan memberikan NIK, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas BSU melalui pesan atau tautan yang tidak dapat diverifikasi.

Artikel ini dapat diperbarui apabila pemerintah telah menerbitkan aturan teknis dan mekanisme resmi BSU 2026.