Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Jutaan aktivitas mencurigakan terdeteksi mengincar sistem digital Indonesia. Di tengah ketergantungan masyarakat pada layanan perbankan, transaksi daring, dan administrasi pemerintah, ancaman siber bukan lagi sekadar urusan teknisi komputer. Pertanyaannya, seberapa siap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menghadapi ancaman tersebut, terutama dari sisi anggaran, teknologi, dan tenaga ahli?
Berdasarkan data FortiGuard Labs yang dikutip ANTARA, sekitar 1,6 juta aktivitas serangan siber terdeteksi mengarah ke Indonesia dalam periode 24 jam pada pemantauan Senin (9/11/2026). Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat sekitar 761 ribu aktivitas, disusul sektor teknologi sebanyak 386 ribu dan pemerintahan 121 ribu. Namun, BSSN menegaskan angka tersebut menunjukkan aktivitas yang terdeteksi sistem keamanan, bukan berarti jutaan pembobolan berhasil terjadi.
Juru Bicara BSSN Prabaswari menyatakan lembaganya telah menyiapkan langkah mitigasi melalui peringatan dini, koordinasi penanganan insiden, dan peningkatan kemampuan personel. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah ancaman berkembang menjadi gangguan layanan. Meski demikian, kesiapan keamanan nasional tidak cukup dinilai dari jumlah serangan yang terpantau atau kegiatan yang telah dilaksanakan.
Jutaan Serangan, Seberapa Tangguh Pertahanan BSSN?
Sepanjang 2026, BSSN melaporkan telah menerbitkan 208 dokumen imbauan keamanan atau security advisory. Lembaga tersebut juga membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan untuk memperkuat koordinasi penanganan ancaman. Selain itu, BSSN mengirimkan 202 notifikasi potensi ancaman kepada TTIS organisasi sektor keuangan dan 38 notifikasi kepada TTIS sektoral.
BSSN turut menyelenggarakan kegiatan kesiapsiagaan yang diikuti sekitar seribu peserta serta pelatihan simulasi penanganan insiden. Latihan semacam ini diperlukan agar tim teknis mengetahui prosedur ketika sistem menghadapi serangan. Namun, jumlah peserta pelatihan belum menunjukkan berapa banyak institusi yang benar-benar mampu mendeteksi, mengisolasi, dan memulihkan gangguan secara mandiri.
Persoalan penting lainnya adalah koordinasi antarlembaga. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan kementeriannya berkoordinasi dengan ekosistem digital dan menunggu arahan teknis BSSN terkait perkembangan ancaman terbaru. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyatakan parlemen berencana meminta penjelasan langsung mengenai kesiapan BSSN melindungi infrastruktur vital.
Anggaran Triliunan, Bagaimana Belanjanya?
Dari sisi pendanaan, BSSN memiliki alokasi anggaran yang tidak kecil. Dokumen rincian APBN 2026 mencantumkan anggaran BSSN sekitar Rp3,50 triliun, mencakup belanja pegawai, barang, dan modal. Porsi belanja modal merupakan komponen terbesar, tetapi besarnya alokasi belum otomatis menunjukkan seluruh kebutuhan pertahanan siber sudah terpenuhi.
Dokumen perencanaan anggaran pemerintah juga menjelaskan kebutuhan pembiayaan untuk lisensi keamanan, pemantauan sistem, pemeliharaan perangkat, dan pengembangan kemampuan teknis. Sejumlah kegiatan prioritas sebelumnya memerlukan dukungan tambahan, termasuk respons insiden, peningkatan kapasitas personel, serta pemutakhiran teknologi. Karena itu, efektivitas belanja tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dialokasikan.
Ukuran kinerja yang lebih penting adalah berapa banyak anggaran telah direalisasikan dan bagaimana hasilnya meningkatkan ketahanan sistem. Publik perlu mengetahui apakah belanja teknologi menghasilkan kemampuan deteksi yang lebih baik, respons lebih cepat, dan pemulihan layanan lebih efektif. Hingga penelusuran ini dilakukan, realisasi anggaran BSSN 2026 menurut jenis belanja dan hasil pengukuran efektivitasnya belum berhasil dipastikan secara lengkap.
Teknologi Canggih, Tenaga Ahlinya Sudah Siap?
Persoalan sumber daya manusia tidak kalah menentukan. Pada September 2025, anggota Komisi I DPR Slamet Ariyadi menyoroti berkurangnya kuota penerimaan Politeknik Siber dan Sandi Negara dari 100 menjadi 50 taruna per tahun akibat efisiensi anggaran. Ia juga menyampaikan estimasi kebutuhan sekitar 29 ribu tenaga keamanan siber di instansi pemerintah dan sembilan ribu di sektor swasta hingga 2030.
Angka tersebut merupakan estimasi kebutuhan yang disampaikan anggota DPR, bukan hasil audit terbaru mengenai kekurangan personel BSSN. Namun, persoalannya jelas: sistem pertahanan digital membutuhkan tenaga yang mampu menganalisis ancaman, menguji kerentanan, dan menangani insiden sepanjang waktu. Perangkat keamanan mahal sekalipun tidak akan bekerja optimal tanpa operator dan prosedur yang memadai.
Di sisi lain, serangan siber terus berubah mengikuti perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan. Kondisi ini menuntut pelatihan berkelanjutan, kolaborasi dengan ahli keamanan independen, serta penguatan kemampuan lembaga pemerintah dan industri. Keamanan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada satu instansi ketika infrastruktur digital tersebar di berbagai sektor.
Di mata publik, ukuran keberhasilan pertahanan siber sebenarnya sederhana, yaitu uang tetap aman, data pribadi terlindungi, dan layanan publik tidak mendadak lumpuh. BSSN telah melaporkan berbagai langkah antisipasi, tetapi efektivitasnya membutuhkan evaluasi yang transparan dan terukur. Sebab, dalam pertahanan siber, laporan tentang banyaknya ancaman yang terdeteksi baru menjawab seberapa sibuk penjagaannya, belum seberapa kuat perlindungannya.(*)
