Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia (Garda Indonesia) berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan mematikan aplikasi secara serentak, besok Selasa (20/5).
Aksi ini diperkirakan bakal melibatkan lebih dari 25 ribu pengemudi roda dua dan roda empat dari berbagai daerah di Jawa, sebagian Sumatera, dan Jabodetabek.
Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan gelombang massa telah memasuki wilayah Jakarta dan bergabung di sejumlah titik kumpul komunitas ojol di lima wilayah Ibu Kota.
“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Igun dalam keterangannya, Senin (19/5).
Dalam aksi besok, ojek dan taksi online bakal menolak pesanan dengan mematikan aplikasu untuk layanan pemesanan penumpang, makanan, dan pengiriman barang mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Asosiasi Ojol Garda Indonesia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pemesanan besok.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan puncak kekecewaan para pengemudi terhadap pemerintah selaku regulator yang dinilai tidak tegas dalam menindak pelanggaran regulasi yang terjadi sejak tahun 2022.
Massa ojol akan demo di lima titik, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, Kantor-kantor Aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Demo dimulai pukul 13.00 WIB hingga tuntutan mereka diterima.
“Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh Pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya,” bebernya.
Lima tuntutan utama massa ojol:
1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator
3. Potongan Aplikasi 10 persen
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.
Be the first to comment