Anggaran Publikasi KKP Rp10,79 Miliar Disorot, Ariel NOAH Buka Suara

JAKARTA, BERITANOW.COM – Anggaran Publikasi KKP senilai Rp10,79 miliar menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Polemik tersebut turut menyeret nama musisi Ariel NOAH yang terlibat dalam kegiatan promosi bersama kelompok The Dudas Minus One.

Ariel akhirnya memberikan klarifikasi mengenai honor yang diterimanya bersama rekan-rekannya. Ia menegaskan, nilai kontrak miliaran rupiah yang ramai diperbincangkan bukan seluruhnya merupakan pembayaran untuk para personel The Dudas Minus One.

Penjelasan tersebut disampaikan Ariel bersama Desta dan Gading Marten melalui video yang diunggah di akun Instagram The Dudas Minus One pada 11 November 2026.

Ariel NOAH Jelaskan Soal Honor

Ariel menjelaskan bahwa honor yang diterima para personel mengikuti standar tarif profesional atau commercial rate card di industri hiburan.

Menurutnya, anggapan bahwa anggaran Rp3,6 miliar merupakan pembayaran untuk satu video tidak tepat. Sebab, kerja sama tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang lebih luas dengan sejumlah komponen pendukung.

Kebutuhan itu antara lain produksi konten, transportasi, logistik perjalanan, serta berbagai aktivitas promosi yang menjadi bagian dari pekerjaan.

Ariel juga meminta agar rincian anggaran dan pelaksanaan kerja sama dijelaskan secara terbuka oleh pihak RANS Entertainment dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas pembagian biaya dan keluaran pekerjaan dari proyek tersebut.

ICW Ungkap Pengadaan Rp10,79 miliar di KKP

Polemik ini bermula dari penelusuran ICW terhadap pengadaan jasa influencer di sejumlah kementerian selama periode 2024–2026.

ICW menemukan delapan paket pengadaan dengan total nilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Seluruh paket tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.

Dari jumlah tersebut, tiga paket berasal dari KKP selama 2025–2026 dengan nilai keseluruhan Rp10.796.955.000.

Sementara lima paket lainnya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Salah satu paket KKP yang menjadi perhatian adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar.

ICW mempertanyakan sejumlah aspek dalam pengadaan tersebut, termasuk mekanisme pemilihan penyedia jasa, persaingan usaha, urgensi penggunaan influencer, serta potensi konflik kepentingan.

RANS Sebut Anggaran Mencakup Banyak Pekerjaan

Menanggapi sorotan publik, manajemen RANS menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui mekanisme pengadaan yang berlaku.

Dalam penjelasannya, perusahaan menyebut nilai kontrak mengacu pada commercial rate card. Anggaran tersebut tidak hanya mencakup pembayaran publikasi di media sosial.

Komponen pekerjaan juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

RANS juga menyatakan proses kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah, termasuk Inaproc dan katalog elektronik, dengan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari instansi terkait.

Perusahaan menyebut delapan paket pengadaan tersebut sebagai empat kampanye kerja sama dengan dua kementerian, dengan total nilai yang sama, yakni sekitar Rp14,69 miliar.

KPK Akan Menelaah Temuan ICW

Sorotan terhadap anggaran publikasi pemerintah ini turut mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melihat terlebih dahulu apakah temuan ICW mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan KPK.

KPK juga meminta kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pekerjaan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa temuan ICW masih memerlukan penelaahan lebih lanjut. Hingga saat ini, sorotan terhadap pengadaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi.

Transparansi anggaran menjadi perhatian publik

Klarifikasi Ariel NOAH memberikan penjelasan mengenai honor profesional para personel The Dudas Minus One. Namun, rincian keseluruhan penggunaan anggaran tetap menjadi bagian yang perlu dijelaskan oleh pihak penyedia jasa dan kementerian terkait.

Keterbukaan dokumen kontrak, rincian biaya, serta bukti keluaran pekerjaan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kewajaran penggunaan anggaran negara.

Publik pada akhirnya membutuhkan informasi yang utuh, bukan hanya penjelasan mengenai honor figur publik, tetapi juga pertanggungjawaban atas seluruh proses pengadaan jasa publikasi tersebut. (*)