Aljazair Kirim Tentara ke Niger, Jalur Energi Jadi Taruhan

ALJIR, BeritaNow.com — Aljazair mengambil langkah penting dalam kebijakan pertahanannya setelah menyetujui pengiriman pasukan militer ke Niger, negara tetangga yang sedang menghadapi ancaman keamanan di kawasan Sahel. Keputusan yang disahkan parlemen pada Minggu (25/10/2026) itu menjadi pengerahan pasukan darat pertama Aljazair ke luar negeri sejak keterlibatannya dalam perang Arab-Israel pada 1973. Misi tersebut diarahkan untuk melindungi fasilitas energi dan kepentingan ekonomi Aljazair di Niger bagian utara.

Menurut Reuters, pasukan Aljazair direncanakan ditempatkan di Madama, sebuah wilayah di Niger utara yang berdekatan dengan perbatasan Libya. Kawasan tersebut sebelumnya pernah digunakan sebagai lokasi pangkalan militer Prancis dalam Operasi Barkhane, operasi keamanan yang bertujuan menghadapi kelompok bersenjata di Sahel. Namun, hingga pengumuman keputusan parlemen, belum ada konfirmasi bahwa pasukan darat Aljazair telah tiba di lokasi.

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune pada Senin (26/10/2026) menyatakan pengerahan dilakukan untuk melindungi kepentingan energi dan ekonomi kedua negara. Pemerintah Aljazair menyebut bantuan militer tersebut merupakan respons atas permintaan otoritas Niger. Jumlah tentara yang akan dikirim serta tanggal pelaksanaan misi belum diumumkan kepada publik.

Mengapa Aljazair Mengubah Kebijakan Militernya?
Selama puluhan tahun, Aljazair dikenal mempertahankan prinsip kehati-hatian terhadap pengerahan pasukan di luar wilayah nasionalnya. Pengalaman perjuangan kemerdekaan melawan Prancis dan penekanan pada kedaulatan negara membentuk pendekatan politik luar negeri yang cenderung menolak intervensi militer. Terakhir kali Aljazair mengirimkan pasukan darat untuk operasi militer di luar negeri adalah ketika mendukung Mesir dalam perang melawan Israel pada 1973.

Perubahan konstitusi Aljazair pada 2020 membuka kemungkinan pengerahan pasukan ke luar negeri melalui mekanisme persetujuan parlemen. Pasal 91 konstitusi mensyaratkan persetujuan dua pertiga anggota masing-masing kamar parlemen. Dalam pemungutan suara 25 Oktober, majelis tinggi menyetujui pengerahan dengan 148 suara, sedangkan majelis rendah memberikan persetujuan dalam sidang tersendiri.

Senator Aljazair Belkacem Boulghiti menegaskan bahwa misi tersebut ditujukan untuk menjaga infrastruktur ekonomi, bukan melancarkan perang di Niger. Pernyataan itu memperlihatkan upaya pemerintah membatasi tujuan operasi sekaligus menjelaskan perubahan kebijakan militernya kepada publik. Namun, batas kewenangan pasukan, aturan penggunaan kekuatan, dan durasi penempatan belum dijelaskan secara terperinci.

Kudeta Niger Mengubah Hubungan Dua Negara
Latar belakang pengerahan tidak dapat dipisahkan dari perubahan politik di Niger sejak Juli 2023. Ketika itu, kelompok militer menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dan mengambil alih pemerintahan di bawah kepemimpinan Abdourahamane Tiani. Aljazair semula menentang kudeta tersebut dan menyerukan penyelesaian politik, sehingga hubungan kedua negara sempat mengalami ketegangan.

Hubungan semakin memburuk setelah militer Aljazair menembak jatuh pesawat nirawak Mali di kawasan perbatasan pada 2025. Insiden itu mendorong Niger, Mali, dan Burkina Faso menarik duta besar mereka dari Aljazair. Ketiga negara tersebut sebelumnya telah membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel sebagai wadah kerja sama politik dan keamanan.

Namun, sepanjang 2026 hubungan Aljazair dan Niger mulai membaik. Presiden Tiani mengunjungi Aljazair pada Februari, kemudian Menteri Pertahanan Niger Salifou Mody melakukan pembicaraan keamanan di Aljir pada Oktober. Kedua pihak juga menandatangani protokol kerja sama militer sebelum parlemen Aljazair menyetujui pengerahan pasukan.

Kepentingan Minyak dan Jalur Gas Afrika
Di balik pertimbangan keamanan, kepentingan energi menjadi unsur penting hubungan kedua negara. Perusahaan energi negara Aljazair, Sonatrach, mengembangkan kegiatan eksplorasi minyak di Niger melalui anak usahanya, SIPEX. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Kafra di Niger utara, tempat proyek eksplorasi berlangsung di kawasan yang menghadapi tantangan keamanan.

Aljazair, Niger, dan Nigeria juga mengembangkan proyek Trans-Saharan Gas Pipeline. Jalur pipa yang direncanakan membentang lebih dari 4.000 kilometer itu bertujuan membawa gas Nigeria melintasi Niger menuju Aljazair untuk kemudian dipasarkan ke Eropa. Namun, proyek tersebut belum dapat dianggap telah beroperasi secara penuh karena pembangunan dan pengembangannya masih berlangsung.

Keamanan kawasan menjadi penting bagi kelangsungan investasi energi lintas negara. Serangan kelompok bersenjata, gangguan transportasi, dan ketidakstabilan pemerintahan dapat meningkatkan biaya serta risiko pembangunan infrastruktur. Meski demikian, belum ada bukti bahwa pengerahan pasukan ini secara langsung menjamin penyelesaian proyek pipa gas atau peningkatan ekspor energi.

Sahel Menjadi Persoalan Keamanan Baru
Niger, Mali, dan Burkina Faso masih menghadapi serangan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Kekerasan berkepanjangan telah menimbulkan korban jiwa dan pengungsian luas di berbagai wilayah Sahel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Niger membutuhkan dukungan keamanan untuk menjaga wilayah dan fasilitas strategis.

Namun, kehadiran tentara asing juga menghadirkan persoalan baru mengenai batas operasi dan perlindungan penduduk sipil. Pengamanan fasilitas energi perlu dibedakan dari operasi tempur yang lebih luas terhadap kelompok bersenjata. Kejelasan mandat, koordinasi dengan pemerintah Niger, serta mekanisme pertanggungjawaban menjadi penting untuk menghindari perluasan misi tanpa pengawasan.

Keputusan Aljazair mencerminkan perubahan hubungan antara keamanan, kedaulatan, dan kepentingan ekonomi di Afrika. Negara yang selama puluhan tahun membatasi pengerahan pasukan ke luar negeri kini bersiap menggunakan kekuatan militernya untuk menjaga kepentingan strategis lintas batas. Keberhasilan langkah tersebut akan dinilai bukan hanya dari keamanan proyek energi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas tanpa memperburuk konflik yang telah lama membebani masyarakat Sahel.(*)