Akun Instagram Polres Palopo Diserbu Netizen

Akun Instagram resmi milik Polres Palopo, yakni @polrespalopoofficial, menjadi sorotan publik dan menuai gelombang amarah dari warganet setelah membagikan unggahan pembelaan terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam kasus tersebut, seorang korban penganiayaan justru dijadikan tersangka, yang dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak.

Unggahan yang diterbitkan pada Selasa, 15 Juli, itu berisi penjelasan mengenai alasan penetapan status tersangka kepada korban. Dalam keterangan tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan alat bukti serta prosedur hukum yang berlaku.

Namun, alih-alih menenangkan publik, unggahan tersebut justru memicu reaksi negatif. Dalam waktu singkat, kolom komentar dipenuhi puluhan respons yang mayoritas bernada kecewa, mengecam tindakan aparat, dan mempertanyakan keadilan hukum.

“Bagaimana bisa korban malah ditetapkan sebagai tersangka? Logikanya di mana?” tulis seorang netizen.

“Kami makin tidak percaya dengan institusi penegak hukum kalau seperti ini. Jangan dibolak-balik logikanya,” tulis komentar lainnya.

Kolom komentar akun Instagram tersebut pun dibanjiri protes dari berbagai pengguna, sebagian besar mendesak agar Kapolri dan Divisi Propam Mabes Polri segera turun tangan untuk meninjau kembali kasus ini.

Bahkan, sejumlah tagar seperti #KorbanBukanTersangka, #SaveKorban, dan #KeadilanUntukSemua mulai ramai digunakan di berbagai platform media sosial sebagai bentuk tekanan publik dan dukungan kepada korban.

Beberapa pengguna juga turut menandai akun resmi Kapolri, Divisi Propam Mabes Polri, hingga akun Lapor Gerindra sebagai bentuk desakan agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut.

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, membenarkan bahwa akun Instagram tersebut memang dikelola oleh tim Humas internal Polres. “Benar, itu akun resmi milik Polres Palopo. Adminnya adalah anggota kami sendiri,” ujar Supriadi.

Kasus ini pun semakin menyoroti persoalan dalam tubuh institusi kepolisian, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Kini, masyarakat menunggu langkah nyata dari pihak berwenang untuk memperbaiki citra dan memulihkan kepercayaan publik.

Loading

Be the first to comment

Leave a Reply