Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM — Aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk raksasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026), menyoroti penanganan krisis iklim dan bencana lingkungan di tengah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut mengangkat kritik terhadap penanganan bencana dan dampak persoalan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu pesan yang disampaikan melalui spanduk berbunyi, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Menanggapi aksi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terus berupaya menangani berbagai persoalan, termasuk bencana yang terjadi di Indonesia.
Pernyataan itu menjadi respons Istana terhadap kritik yang disuarakan aktivis lingkungan melalui aksi di salah satu ikon ibu kota tersebut.
Greenpeace Soroti Krisis Iklim
Dalam aksinya, Greenpeace menyampaikan pesan mengenai pentingnya penanganan krisis iklim dan pengendalian dampak lingkungan. Organisasi lingkungan tersebut juga menghubungkan persoalan iklim dengan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pesan lain yang dibawa dalam aksi itu berbunyi, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.”
Melalui pesan tersebut, Greenpeace menyoroti keterkaitan antara kebijakan lingkungan, risiko bencana, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Krisis iklim menjadi perhatian karena dampaknya dapat meningkatkan risiko berbagai bencana, meskipun penyebab setiap kejadian harus ditelaah berdasarkan kondisi dan data ilmiah yang relevan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan ekosistem, serta upaya pengurangan emisi menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan lingkungan.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan
Aksi Greenpeace berlangsung ketika pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki dua tahun masa kerja. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan persoalan lingkungan.
Respons pemerintah dan kritik dari organisasi masyarakat sipil menjadi dua perspektif yang perlu diperhatikan dalam menilai kebijakan publik.
Pemerintah perlu menunjukkan hasil konkret melalui data penanganan bencana, pengendalian karhutla, perlindungan kawasan hutan, serta pelaksanaan kebijakan pengurangan emisi.
Di sisi lain, kritik masyarakat sipil dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan dan mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan perhatian.
Penilaian terhadap keberhasilan penanganan krisis iklim tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan pemerintah maupun pesan dalam aksi demonstrasi. Evaluasi juga memerlukan data yang dapat diverifikasi, termasuk perkembangan luas kebakaran, dampak bencana, dan efektivitas program pemulihan lingkungan.
Aksi Greenpeace di Bundaran HI kembali menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen penanganan krisis iklim diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
