Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
DENPASAR, BERITANOW.COM — Perkembangan kecerdasan artifisial yang semakin cepat memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar kemampuan mesin. Global Ethics Forum (GEF) 2026 di Sanur, Bali, menempatkan etika AI dan martabat manusia sebagai salah satu perhatian utama dalam forum yang berlangsung 20–22 Oktober 2026. Presiden Globethics Dietrich Werner mengingatkan kemampuan teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas manusia membangun tata kelola etis yang memadai.
Dalam pidato pembukaan, Werner menilai AI, otomatisasi, dan teknologi digital memang memperluas kemampuan manusia. Namun kemajuan tersebut sekaligus membawa persoalan mengenai keadilan, tanggung jawab, makna hidup, hingga siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang justru menanggung dampaknya. Prinsip yang ditekankan GEF adalah teknologi seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya.
GEF sendiri merupakan forum lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan praktisi dari berbagai negara. Globethics menyebut forum tersebut dirancang untuk membahas tantangan etika sekaligus menghasilkan pendekatan yang dapat diterapkan dalam tata kelola. Karena itu, pembicaraan mengenai AI tidak berhenti pada pertanyaan apakah teknologi mampu melakukan sesuatu, tetapi juga apakah hal itu patut dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
Martabat Manusia Jadi Garis Batas AI
Dalam konteks AI, martabat manusia berarti manusia tidak boleh sekadar diperlakukan sebagai kumpulan data, objek pengawasan, atau angka dalam keputusan algoritma. UNESCO menempatkan penghormatan terhadap hak asasi dan martabat manusia sebagai fondasi Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence yang pertama kali diadopsi pada 2021. Prinsip itu mencakup privasi, keadilan, transparansi, non-diskriminasi, keamanan, serta tetap adanya pengawasan manusia terhadap keputusan AI.
Dampaknya menjadi sangat konkret ketika AI digunakan dalam bidang yang menyentuh kehidupan seseorang. Sistem dapat membantu menentukan akses kredit, pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan memengaruhi informasi yang dilihat masyarakat setiap hari. Jika data yang digunakan bias atau proses pengambilan keputusan tidak dapat dijelaskan, teknologi dapat memperbesar diskriminasi dan ketimpangan yang sebelumnya sudah ada.
Persoalan lainnya adalah hilangnya kendali manusia. UNESCO menegaskan tanggung jawab akhir tidak boleh dipindahkan begitu saja kepada sistem AI, terutama untuk keputusan yang berdampak besar terhadap seseorang. Interaksi dengan AI juga tidak boleh menghilangkan otonomi manusia atau merendahkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan mereka yang bergantung pada layanan publik.
Indonesia Mulai Menyiapkan Pagar Etika
Perdebatan di Bali berlangsung ketika Indonesia sedang menyiapkan regulasi AI. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial akan memakai pendekatan berbasis risiko dengan membagi sistem AI ke dalam kategori risiko rendah, tinggi, dan tidak dapat diterima. Sistem yang menggunakan data pribadi spesifik atau berpotensi mengancam keselamatan akan mendapatkan perhatian lebih ketat.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan insiden. Untuk sektor-sektor tertentu, standar risiko akan ditetapkan oleh kementerian atau lembaga sesuai karakter bidang masing-masing karena penggunaan AI dalam kesehatan, misalnya, memiliki konsekuensi berbeda dengan chatbot pelayanan informasi. Kemkomdigi sebelumnya juga menegaskan keputusan berisiko tinggi harus tetap berada dalam pengawasan manusia serta algoritma yang memengaruhi publik perlu dapat dijelaskan dan diaudit.
Langkah tersebut menunjukkan persoalan etika mulai bergerak dari diskusi filosofis menuju tata kelola. Semakin besar peran AI dalam menentukan keputusan, semakin penting kejelasan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana masyarakat mengajukan keberatan, dan bagaimana kesalahan sistem diperbaiki. Teknologi yang efisien tetapi tidak menyediakan mekanisme pertanggungjawaban justru dapat mengikis kepercayaan publik.
AI Harus Memperkuat, Bukan Menggantikan Manusia
Dampak AI terhadap martabat manusia pada akhirnya tidak hanya bergantung pada seberapa pintar sebuah model. Persoalan utamanya adalah tujuan penggunaannya, siapa yang menguasai data, siapa yang membuat keputusan, serta apakah manusia masih memiliki pilihan untuk menolak atau meminta intervensi manusia. GEF menilai inovasi dan nilai etika seharusnya berkembang bersamaan, bukan saling dipertentangkan.
Pendekatan ini juga mengubah ukuran keberhasilan AI. Teknologi tidak cukup dinilai dari kecepatan, produktivitas, atau penghematan biaya, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup tanpa mengurangi hak dan kebebasan seseorang. UNESCO bahkan menempatkan kesejahteraan manusia, inklusivitas, keberlanjutan lingkungan, dan pencegahan bahaya sebagai bagian dari kerangka etika AI global.
Pertanyaan terbesar karena itu bukan apakah AI akan semakin canggih—perkembangan tersebut hampir pasti terus berlangsung. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah manusia mampu membangun aturan dan budaya penggunaan teknologi yang berkembang secepat inovasinya. Pesan dari Bali cukup jelas: AI boleh semakin pintar, tetapi keputusan mengenai nilai, tanggung jawab, dan martabat tetap harus berada di tangan manusia.(*)
