Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Terbaru, enam orang saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan perlindungan enam saksi kasus penyadapan prabowo saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dan penelaahan oleh LPSK. Proses tersebut telah berlangsung sejak 6 November 2026, bersamaan dengan koordinasi antara lembaga tersebut dan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Ketua LPSK, Achmadi, menjelaskan bahwa setiap permohonan perlindungan harus melalui proses penilaian terlebih dahulu. Ada sejumlah faktor yang menjadi perhatian, termasuk seberapa penting informasi yang dimiliki saksi, potensi ancaman yang mungkin diterima, serta kondisi khusus yang dialami masing-masing pemohon.
Menurut Achmadi, proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan korban.
Pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
LPSK Kaji Tingkat Ancaman yang Dihadapi Saksi
LPSK menegaskan bahwa keselamatan saksi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Oleh karena itu, lembaga tersebut tidak hanya melihat substansi permohonan, tetapi juga memperhatikan potensi risiko yang dapat membahayakan pihak-pihak yang memberikan keterangan.
Achmadi menyampaikan bahwa perlindungan diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, terutama apabila mereka menghadapi kondisi rentan atau ancaman yang berkaitan dengan perkara pidana serius.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap enam permohonan yang telah masuk, LPSK juga terus mengikuti perkembangan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan jumlah pemohon perlindungan bertambah apabila dalam proses hukum berikutnya terdapat saksi lain yang membutuhkan pendampingan maupun jaminan keamanan.
LPSK nantinya akan mempertimbangkan bentuk perlindungan yang paling sesuai dengan kondisi setiap pemohon. Penilaian tersebut mencakup tingkat ancaman, kerentanan individu, serta kebutuhan perlindungan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan aktivitas akses dan penyadapan elektronik tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Dalam perkembangan penyidikan, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut pada Oktober 2026.
Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan tindakan yang diselidiki berkaitan dengan akses terhadap informasi elektronik sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia.
Penyidik mendalami berbagai aspek, mulai dari mekanisme pelaksanaan penyadapan, pihak yang memberikan persetujuan, hingga dugaan penghilangan rekaman atau data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Penyidikan Berlanjut, LPSK Pantau Perkembangan Perkara
Dalam penanganan kasus ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan akses ilegal, penyadapan, serta pengelolaan dan penghapusan informasi elektronik.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian penyidik adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penerapan pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan dugaan perbuatan dan peran masing-masing tersangka berdasarkan hasil penyidikan.
Sementara itu, permohonan perlindungan dari enam saksi masih menunggu hasil penelaahan LPSK. Lembaga tersebut akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan perlindungan para pemohon.
Perkembangan kasus ini masih akan menjadi perhatian publik, terutama terkait proses hukum terhadap para tersangka, keterangan saksi, serta upaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)
