Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – 57 perusahaan terseret karhutla setelah terindikasi memiliki area terbakar di dalam wilayah konsesi dengan total luas mencapai 33.514,01 hektare. Pemerintah menyiapkan langkah tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup. Area konsesi yang terbakar tersebar di delapan provinsi di Indonesia.
Temuan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga mengenai evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan serta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemerintah siapkan sanksi tegas
Dudung menegaskan perusahaan pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memiliki kewajiban mencegah serta menanggulangi kebakaran di wilayah konsesinya.
Pemerintah mengevaluasi kepatuhan perusahaan, efektivitas pengawasan, kesiapan pencegahan kebakaran, hingga tanggung jawab terhadap dampak lingkungan.
Menurut Dudung, hak pengelolaan lahan yang diberikan negara tidak bersifat mutlak. Setiap perusahaan wajib memenuhi ketentuan dan bertanggung jawab terhadap wilayah yang dikelolanya.
Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin, pencabutan izin, maupun tidak memperpanjang perizinan usaha.
32 perusahaan dan subjek hukum sudah dikenai sanksi
Dalam perkembangan penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum.
Rinciannya terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Selain sanksi administratif, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Sementara itu, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas perusahaan.
Dudung: Tidak boleh ada korporasi kebal hukum
Dudung meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat koordinasi, menyelaraskan data, serta mempercepat proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla.
Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran maupun perlakuan istimewa kepada korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.
Namun, pemerintah juga harus membedakan perusahaan yang patuh menjalankan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Seluruh proses penegakan hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah berharap langkah tersebut memberikan efek jera sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemegang izin pengelolaan lahan.
Dudung menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Pencegahan, pengawasan konsesi, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang. (*)
