5 Krisis Dunia yang Mengemuka di Sidang Majelis Umum PBB 2026

NEW YORK, BERITANOW.COM — Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York kembali menjadi titik temu para pemimpin dunia. Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang berlangsung sepanjang pekan ini menjadi forum untuk membahas berbagai konflik dan persoalan lintas negara.

Debat umum tingkat tinggi berlangsung mulai 22 September hingga 28 September 2026. Agenda tersebut diikuti kepala negara, kepala pemerintahan, serta perwakilan tingkat tinggi dari negara-negara anggota PBB.

Tahun ini, pembahasan tidak hanya berkutat pada perang dan keamanan. Sejumlah persoalan lain, mulai dari Gaza, konflik Amerika Serikat-Iran, perang Rusia-Ukraina, tata kelola kecerdasan buatan hingga perubahan iklim, turut mewarnai diplomasi di New York.

1. Konflik Amerika Serikat dan Iran

Perang Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu isu yang paling menonjol dalam rangkaian sidang tahun ini.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya pada 23 September menolak tekanan militer Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama menyatakan Tehran masih membuka kemungkinan penyelesaian melalui perundingan.

Pidato tersebut berlangsung dalam suasana tegang. Delegasi Amerika Serikat meninggalkan ruangan ketika Pezeshkian mulai menyampaikan pidatonya.

Perkembangan ini membuat forum PBB kembali menjadi ruang diplomasi untuk membicarakan kemungkinan deeskalasi konflik yang berdampak terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.

2. Gaza dan Masa Depan Palestina

Persoalan Gaza juga menjadi agenda penting dalam pertemuan para pemimpin dunia.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pembukaan menyerukan penghentian pertempuran, kelancaran bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil.

Guterres juga kembali menyampaikan dukungan terhadap solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Di sela-sela Sidang Umum PBB, pemerintah Amerika Serikat juga mempromosikan rencana pemulihan Gaza senilai sekitar US$2,45 miliar. Reuters melaporkan rencana tersebut mencakup 66 program pembangunan kembali infrastruktur dan perekonomian Gaza, meski pelaksanaannya masih menghadapi ketidakpastian karena perbedaan antara Israel dan Hamas mengenai kesepakatan gencatan senjata.

3. Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia-Ukraina tetap menjadi persoalan keamanan internasional yang dibicarakan di New York.

Pertemuan bilateral dan diplomasi di sela-sela sidang menjadi bagian penting dari agenda para pemimpin negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy termasuk tokoh yang melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump dalam rangkaian kegiatan di New York.

Konflik tersebut tidak hanya menyangkut keamanan Eropa, tetapi juga berkaitan dengan energi, pangan dan hubungan antarnegara.

4. Tata Kelola Kecerdasan Buatan

Selain konflik bersenjata, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi isu strategis dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Guterres menyerukan adanya tata kelola internasional untuk mengantisipasi risiko AI. Ia mendorong negara-negara yang berada di garis depan pengembangan teknologi tersebut untuk berbagi informasi mengenai risiko keselamatan, melakukan pengujian dan membangun mekanisme pengamanan bersama.

Seruan itu menunjukkan bahwa AI mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda keamanan dan tata kelola global, bukan hanya persoalan teknologi.

5. Perubahan Iklim dan Ancaman Kenaikan Permukaan Laut

Isu lingkungan juga mendapat ruang khusus. Pada 24 September, Majelis Umum PBB menggelar pertemuan tingkat tinggi mengenai ancaman kenaikan permukaan laut.

Agenda tersebut secara khusus diarahkan untuk mendorong tindakan terkoordinasi serta pendanaan yang memadai dalam menghadapi dampak kenaikan permukaan laut.

Dengan demikian, Sidang Majelis Umum PBB ke-81 tidak hanya menjadi forum membicarakan perang. Konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perkembangan teknologi dan perubahan iklim hadir bersamaan dalam agenda diplomasi internasional.

Rangkaian pertemuan di New York masih berlangsung hingga akhir pekan. Perkembangan selanjutnya akan menentukan isu mana yang menghasilkan kesepakatan konkret dan mana yang masih berhenti pada pernyataan politik masing-masing negara. (*)