48 Jam Polemik Gibran: Niat Mundur, Prabowo Disebut Minta Fight, Istana Membantah

JAKARTA, BERITANOW.COM – Kronologi Gibran mundur menjadi sorotan publik setelah polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkembang cepat dalam dua hari terakhir, 10–11 November 2026. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran, kini merembet menjadi persoalan politik dan konstitusional.

Dalam kurun waktu tersebut, muncul pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran, perbedaan keterangan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto, kabar penyerahan surat pengunduran diri, hingga langkah 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Berikut Kronologi Perkembangannya.

Selasa, 10 November 2026

1. Gibran bertemu Prabowo selama 2,5 jam

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Persoalan ini berkaitan dengan dinamika politik setelah muncul putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

2. Istana mengonfirmasi niat Gibran mundur

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hasil pertemuan tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Namun, Presiden belum mengambil keputusan mengenai permintaan tersebut.

Dalam keterangannya, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Gibran mengungkap saran Prabowo untuk tetap fight

Dalam keterangannya kepada wartawan, Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya tetap berjuang atau fight melalui jalur hukum di PTUN.

Gibran juga mengungkapkan adanya arahan untuk mempersiapkan dokumen pendidikan sebagai bagian dari upaya membuktikan keabsahannya.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi polemik tersendiri karena memunculkan pertanyaan mengenai sikap Presiden terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi Wakil Presiden.

4. Desakan politik di DPR menguat

Pada hari yang sama, sejumlah anggota DPR semakin lantang menyuarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran.

Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo bahkan memperlihatkan tulisan bernada desakan, "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan."

Pernyataan tersebut menggambarkan meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran di tengah polemik dokumen pendidikannya.

Rabu, 11 November 2026

5. Istana membantah Prabowo menyarankan Gibran fight di PTUN

Polemik berkembang setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, memberikan klarifikasi berbeda mengenai pernyataan Gibran sehari sebelumnya.

Syahganda membantah bahwa Prabowo memberikan arahan agar Gibran tetap fight melalui PTUN.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dalam penjelasannya, persoalan tersebut dinilai tidak lagi memiliki ruang hukum yang kuat untuk diperjuangkan melalui PTUN.

Perbedaan keterangan ini menambah dinamika komunikasi antara Istana dan Wakil Presiden di tengah polemik pengunduran diri.

6. Budi Arie benarkan kabar Gibran mundur

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut informasi yang disampaikannya, surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pernyataan Budi Arie menjadi perkembangan penting karena kabar tersebut tidak lagi sebatas penyampaian niat mundur, tetapi telah disertai klaim penyerahan surat resmi.

7. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi ajukan HMP

Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan Gibran.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi jumlah anggota yang mendukung usulan tersebut.

Langkah ini menjadi perkembangan politik penting karena membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut di parlemen. Usulan tersebut direncanakan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.

Dua jalur politik yang berjalan bersamaan

Dalam waktu 48 jam, polemik Gibran berkembang melalui dua jalur berbeda.

Di lingkungan eksekutif, perhatian tertuju pada kabar pengunduran diri dan sikap Presiden Prabowo terhadap surat yang disebut telah diserahkan.

Sementara di parlemen, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang berpotensi membuka proses politik lebih lanjut.

Kedua jalur tersebut memiliki mekanisme konstitusional berbeda. Penyerahan surat pengunduran diri tidak otomatis berarti jabatan Wakil Presiden telah berakhir.

Menunggu kepastian status Gibran

Perkembangan selanjutnya bergantung pada konfirmasi resmi mengenai surat pengunduran diri, sikap Presiden, serta keputusan DPR terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, persoalan Gibran bukan hanya menyangkut keputusan pribadi untuk mundur, tetapi juga menyangkut mekanisme ketatanegaraan apabila pengunduran diri benar-benar diproses.

Hanya dalam dua hari, polemik Gibran telah bergerak dari pertemuan tertutup dengan Presiden, perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden dan pihak Istana, hingga tekanan politik di DPR. Kini publik menunggu satu kepastian: apakah Gibran benar-benar akan meninggalkan kursi Wakil Presiden atau polemik ini justru memasuki babak baru melalui proses politik dan konstitusi. (*)