120 Anggota DPR Gagal Lanjutkan Pemakzulan, Gibran Resmi Mundur

JAKARTA, BERITANOW.COM – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan dirinya.

Situasi tersebut membuat agenda Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis pukul 14.00 WIB dibatalkan. Rapat tersebut sedianya menjadi salah satu tahapan untuk menindaklanjuti usulan HMP terhadap Gibran.

120 Anggota DPR Dari Delapan Fraksi

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Rinciannya, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran serta perkembangan putusan hukum yang menjadi perhatian para anggota DPR.

Namun, sebelum agenda pembahasan HMP dilanjutkan dalam rapat paripurna, Gibran justru mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat Pengunduran Diri Diserahkan Kepada MPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).

Muzani menjelaskan, surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Dalam pernyataan yang dibacakan Muzani, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Gibran juga tidak mencantumkan alasan spesifik mengenai keputusan pengunduran dirinya.

MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres

Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah konstitusional selanjutnya.

Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas sejumlah agenda penting terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Salah satu agenda yang disiapkan adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk diproses sesuai ketentuan konstitusi.

MPR juga akan membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden serta tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Menurut Muzani, jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan sejak surat pengunduran diri Gibran diterima pada 12 November 2026. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan tersebut.

Nasib Usulan Pemakzulan

Dengan diserahkannya surat pengunduran diri Gibran, usulan Hak Menyatakan Pendapat yang sebelumnya ditandatangani 120 anggota DPR tidak lagi dilanjutkan.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan bahwa usulan HMP tersebut tidak relevan untuk diteruskan setelah Gibran mengundurkan diri.

Perkembangan ini sekaligus mengubah arah dinamika politik di parlemen. Agenda yang semula mengarah pada proses politik pemakzulan kini bergeser menjadi pembahasan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Publik kini menantikan langkah Presiden Prabowo dan MPR dalam menentukan proses pergantian wakil presiden untuk melanjutkan masa jabatan pemerintahan 2024–2029.(*)