120 Anggota DPR Bergerak! Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Resmi Bergulir
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Hak Menyatakan Pendapat Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan penggunaan hak konstitusional tersebut untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden.
Penyerahan usulan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Jumlah pengusul tersebut jauh melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah lintas fraksi ini semakin memperbesar perhatian politik terhadap persoalan dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, isu tersebut telah menjadi perdebatan publik menyusul perkembangan putusan hukum terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wapres.
Delapan Fraksi Ikut Mengajukan
Sebanyak 120 anggota DPR yang menandatangani usulan berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Dokumen usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa pengajuan tersebut merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional anggota parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, usulan itu berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela atau persoalan pemenuhan persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Dengan terkumpulnya 120 tanda tangan, persyaratan jumlah minimal pengusul telah terpenuhi. Namun, hal tersebut belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Gibran.
Usulan Akan Dibawa ke Rapat Paripurna
Setelah diterima pimpinan DPR, dokumen pengajuan Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Tahapan berikutnya adalah pembahasan dalam rapat paripurna untuk menentukan kelanjutan proses sesuai mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR.
Sementara itu, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan konstitusi.
Apabila proses tersebut berlanjut, DPR harus memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan dalam rapat paripurna sebelum membawa pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Polemik Ijazah Gibran Belum Berakhir
Pengajuan HMP ini menjadi perkembangan terbaru dari rangkaian kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut semakin mendapat perhatian setelah muncul putusan hukum terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang menjadi bagian dari polemik pemenuhan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyatakan akan menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan posisinya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah DPR. Apakah usulan 120 anggota parlemen tersebut akan berlanjut menjadi keputusan politik dalam rapat paripurna?
Yang jelas, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat baru merupakan awal proses konstitusional. Nasib jabatan Wakil Presiden Gibran belum otomatis berubah hanya karena usulan tersebut telah diserahkan. (*)
